RAKYAT ACEH | ACEH UTARA- Fenomena abrasi kembali mengancam wilayah pesisir Aceh. Kali ini, abrasi parah menerjang Pantai Lhok Pu’uek, Kecamatan Seunuddon, Aceh Utara. Kejadian yang berlangsung dalam beberapa hari terakhir itu menarik perhatian publik usai viralnya video yang diunggah oleh akun TikTok @iskandar2543.
Dalam video berdurasi kurang dari satu menit itu, terlihat kondisi jalan di bibir pantai mulai ambruk akibat hempasan ombak yang terus-menerus. Suara yang diduga milik Iskandar terdengar meminta perhatian dari Gubernur Jawa Barat, Dedy Mulyadi, agar melihat langsung kondisi masyarakat di Lhok Pu’uek.
Meskipun menyebut nama Gubernur Jawa Barat, pernyataan tersebut diduga sebagai bentuk sindiran terhadap Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, yang dikenal sebagai putra asli Kecamatan Seunuddon.
Seharusnya, putra daerah turun langsung melihat penderitaan masyarakatnya pesisir yang menjadi korban abrasi pantai.
Selain menyindir Gubernur Aceh, Iskandar juga menyampaikan permintaan kepada Bupati Aceh Timur untuk datang meninjau lokasi. Hal ini kembali diinterpretasikan sebagai sindiran kepada Bupati Aceh Utara, H. Ismail A. Jalil, yang hingga kini belum terlihat turun ke lokasi untuk menanggapi kondisi darurat tersebut.
Masyarakat setempat berharap adanya langkah konkret dari pemerintah daerah dan provinsi untuk mengatasi abrasi yang terus menggerus wilayah pesisir Lhok Puuk, sebelum kerusakan meluas dan mengancam pemukiman warga.
*Bupati Aceh Utara Minta Dukungan Pusat*
Sementara itu, Bupati Aceh Utara, H. Ismail A. Jalil, S.E., yang akrab disapa Ayah Wa, mengambil langkah cepat dalam merespons abrasi yang terus mengancam kawasan pesisir gampong Lhok Pu’uek, Kecamatan Seunuddon.
Melihat situasi yang semakin mengkhawatirkan, Ayah Wa telah melaporkan kondisi tersebut ke Kementerian Sosial Republik Indonesia guna meminta bantuan dan penanganan maksimal.
Bencana abrasi di Lhok Pu’uek bukanlah peristiwa baru. Geuchik Gampong Lhok Pu’uek, T. Bakhtiar, menyebutkan bahwa gelombang laut yang menerjang setiap tahun telah mengakibatkan hilangnya 38 rumah warga.
Bahkan, abrasi pada tahun sebelumnya disebut sebagai yang terparah, dengan dampak yang meluas namun belum mendapatkan penanganan konkret dari pemerintah pusat.
“Sekarang ada sekitar 214 rumah lainnya yang berada dalam kondisi terancam. Letaknya sangat dekat dengan bibir pantai. Masyarakat semakin waspada, apalagi saat pasang tinggi,” kata Bakhtiar.
Menanggapi kondisi tersebut, Ayah Wa menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan tinggal diam. Ia menekankan pentingnya kerja cepat, kolaboratif, dan tepat sasaran dalam menghadapi bencana lingkungan.
“Kita harus hadir bersama rakyat saat mereka dalam kesulitan. Untuk itu, kita sudah mengusulkan bantuan ke Kementerian Sosial agar masyarakat terdampak bisa mendapat tempat tinggal yang layak,” ujar Ayah Wa, dalam keterangannya kepada Rakyat Aceh, Sabtu (26/7).
Bupati berharap pemerintah pusat bisa mengalokasikan bantuan rumah layak huni atau program relokasi khusus untuk warga di zona rawan abrasi, tidak hanya di Lhok Pu’uek, tetapi juga di pesisir lain di Aceh Utara yang menghadapi risiko serupa.
Selain usulan bantuan darurat, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara kini tengah menyusun rencana jangka panjang untuk menangani abrasi secara teknis dan ekologis. Langkah ini mencakup pembangunan penahan ombak hingga rehabilitasi kawasan pesisir. (adi/ra)
