Pentingnya Infrastruktur Ekonomi terhadap Sektor Pariwisata Aceh
Prof. Dr. Apridar, S.E., M. Si.Oleh: Prof. Dr. Apridar, S.E., M. Si.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis USK serta Ketua Dewan Pakar ICMI Orwil Aceh
apridar@usk.ac.id
Sektor pariwisata Aceh menunjukkan pertumbuhan yang sangat menggembirakan dalam dua tahun terakhir. Data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh mencatat jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2024 mencapai 12,9 juta orang, melonjak signifikan dari 8,9 juta pada tahun 2023. Angka ini terus meningkat pada tahun 2025. Sepanjang Januari hingga November 2025, total kunjungan wisatawan ke Aceh tercatat mencapai 18,3 juta perjalanan. Dari jumlah tersebut, wisatawan nusantara mendominasi dengan 18,3 juta perjalanan, sementara wisatawan mancanegara tercatat 41.489 perjalanan. Puncak kunjungan terjadi pada April 2025 dengan 2,44 juta perjalanan, seiring momentum libur panjang.
Pertumbuhan jumlah wisatawan ini berdampak langsung pada perekonomian daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2024 kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh tercatat sebesar 1,72 persen atau senilai Rp4.172,67 miliar. Angka ini diperoleh dari kategori penyediaan akomodasi serta makan dan minum yang menjadi indikator utama pendapatan sektor pariwisata. Nilai PDRB Aceh atas dasar harga berlaku pada triwulan IV tahun 2024 mencapai Rp65,36 triliun, meningkat sekitar Rp4,12 triliun dibandingkan triwulan IV tahun 2023.
Di balik pertumbuhan yang mengesankan ini, terdapat satu pertanyaan mendasar: apa yang mendorong ledakan kunjungan wisatawan ke Aceh? Jawabannya tidak sederhana. Penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur ekonomi memainkan peran kunci dalam menggerakkan sektor pariwisata. Sebuah studi yang menganalisis peran infrastruktur ekonomi transportasi, konektivitas digital, dan utilitas dasar menemukan adanya korelasi kuat antara kualitas infrastruktur dengan jumlah kunjungan wisatawan dan investasi.
Infrastruktur Jalan: Tulang Punggung Mobilitas Wisatawan
Akses jalan yang baik menjadi prasyarat dasar bagi pergerakan wisatawan. Wisatawan tidak akan mengunjungi destinasi yang sulit dijangkau. Pemerintah pusat meresmikan 24 ruas jalan sepanjang 196 kilometer dan jembatan sepanjang 60 meter di 14 kabupaten/kota di Provinsi Aceh dengan biaya Rp686 miliar pada tahun 2024. Presiden Joko Widodo juga meresmikan empat seksi Jalan Tol Sigli-Banda Aceh sepanjang 35 kilometer yang diharapkan dapat menumbuhkan titik-titik ekonomi baru di wilayah tersebut.
Pembangunan infrastruktur jalan ini bukan sekadar proyek fisik. Dampak ekonominya terukur. Simulasi ekonomi menunjukkan bahwa proyek strategis seperti Jalan Tol Banda Aceh-Sigli-Bireuen dan peningkatan kapasitas Bandara Sultan Iskandar Muda dapat meningkatkan PDRB sebesar 1,5 hingga 2,1 persen per tahun. Di tingkat lokal, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperbaiki ruas jalan menuju objek wisata Teratak Tua dengan nilai kontrak Rp325 juta sebagai bentuk komitmen mendukung pertumbuhan pariwisata daerah.
Listrik dan Konektivitas Digital: Infrastruktur yang Sering Terlupakan
Infrastruktur listrik dan telekomunikasi sama pentingnya dengan jalan. Wisatawan modern membutuhkan listrik untuk mengisi daya perangkat, mengakses internet, dan menikmati fasilitas akomodasi. PLN menargetkan seluruh dusun di Aceh teraliri listrik pada tahun 2024. Rasio Desa Berlistrik di wilayah kerja PLN Aceh sudah mencapai 100 persen dan Rasio Elektrifikasi mencapai 99,96 persen. Namun, masih terdapat beberapa dusun yang belum tersentuh layanan listrik, terutama di wilayah transmigrasi dan 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).
Konektivitas digital juga menjadi kebutuhan dasar. Di era media sosial, wisatawan mengandalkan internet untuk mencari informasi, memesan akomodasi, dan membagikan pengalaman. Telkomsel telah menghadirkan lebih dari 6.500 BTS 4G yang menjamin akses internet cepat dan stabil di Aceh. Hingga November 2024, Telkomsel menambah 8,3 persen jumlah BTS di wilayah Aceh dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dinas Komunikasi, Informasi, dan Persandian Kabupaten Simeulue menyatakan bahwa jaringan telekomunikasi di kabupaten kepulauan terluar itu saat ini sudah merata. Sebelumnya, banyak daerah di Kabupaten Simeulue masuk wilayah yang tidak terakses jaringan telekomunikasi.
Ketimpangan Infrastruktur Antardaerah: Tantangan yang Masih Tersisa
Meskipun terjadi kemajuan, ketimpangan infrastruktur antarwilayah masih menjadi penghambat optimalisasi potensi pariwisata Aceh. Penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan infrastruktur antara perkotaan dan pedesaan atau pesisir menjadi penghambat dalam optimalisasi potensi pariwisata Aceh. Daerah perkotaan seperti Banda Aceh memiliki akses infrastruktur yang jauh lebih baik dibandingkan daerah terpencil. Indeks Pembangunan Manusia Aceh pada tahun 2024 mencapai 75,36, sedikit di atas IPM nasional yang sebesar 75,02. Namun, disparitas antarkabupaten sangat mencolok. Kota Banda Aceh memperoleh nilai IPM tertinggi sebesar 88,85, sementara Kota Subulussalam memperoleh nilai terendah sebesar 70,64.
Ketimpangan ini berdampak langsung pada sektor pariwisata. Daerah dengan infrastruktur yang buruk kesulitan menarik wisatawan, sementara daerah dengan infrastruktur baik menikmati lonjakan kunjungan. Wisatawan cenderung memilih destinasi yang mudah dijangkau, memiliki listrik yang stabil, dan terhubung dengan internet.
Keamanan dan Tata Kelola: Faktor Penentu yang Sering Diabaikan
Infrastruktur fisik saja tidak cukup. Penelitian menunjukkan bahwa kriminalitas dan korupsi melemahkan pengaruh positif infrastruktur terhadap sektor pariwisata. Kriminalitas memperlemah pengaruh infrastruktur terhadap jumlah perjalanan dan pengeluaran wisatawan domestik. Wisatawan yang merasa tidak aman cenderung membatasi aktivitas, memperpendek lama tinggal, atau mengurangi belanja selama perjalanan.
Kabupaten Simeulue memiliki total panjang jalan 352,36 kilometer, dengan panjang jalan nasional 65,18 kilometer. Namun, pembangunan fisik tidak akan optimal jika keamanan dan tata kelola tidak mendukung. Kabar baiknya, Aceh saat ini sangat aman. Kapolda Aceh menyatakan bahwa tingkat kejahatan dan kerawanan akan tindak kekerasan di Aceh sangat minim. Dalam sehari, Aceh hanya memiliki 10 kasus kejahatan, sangat kecil jika diukur dengan luas wilayah Aceh. Survei kepuasan wisatawan tahun 2024 oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh melaporkan bahwa lebih dari 95 persen pengunjung merasa aman. Wakil Gubernur Aceh bahkan menyebut tingkat kriminalitas di Aceh merupakan yang terendah di Indonesia.
Implikasi Kebijakan
Data dan fakta menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur ekonomi berperan penting dalam mendorong sektor pariwisata domestik dan pertumbuhan ekonomi regional di Aceh. Namun, pengaruh infrastruktur tidak selalu bersifat langsung. Sebagian pengaruhnya bekerja melalui sektor pariwisata domestik, baik melalui jumlah perjalanan maupun pengeluaran wisatawan.
Pemerintah Aceh perlu melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan prioritas pada daerah-daerah yang masih tertinggal. Pembangunan Jalan Tol Banda Aceh-Sigli-Bireuen dan peningkatan kapasitas Bandara Sultan Iskandar Muda harus dilanjutkan. Akses listrik dan konektivitas digital perlu diperluas ke seluruh wilayah, terutama daerah terpencil. Pemerintah juga harus menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi agar daya beli wisatawan tetap terjaga.
Yang tidak kalah penting, pembangunan ekonomi regional berbasis pariwisata tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan fisik. Infrastruktur harus didukung oleh stabilitas harga, keamanan publik, tata kelola yang bersih, kualitas layanan destinasi, dan peningkatan nilai belanja wisatawan domestik. Korupsi dalam proyek infrastruktur harus diberantas karena melemahkan efektivitas pembangunan. Dugaan korupsi pada proyek arena PON Sumut-Aceh 2024 menjadi pengingat bahwa tata kelola yang buruk dapat merusak manfaat infrastruktur.
Penutup
Pertumbuhan pariwisata Aceh yang spektakuler dalam dua tahun terakhir tidak terjadi secara kebetulan. Di balik angka 18,3 juta kunjungan wisatawan pada tahun 2025, terdapat kerja keras pembangunan infrastruktur jalan, listrik, dan telekomunikasi. Namun, perjalanan masih panjang. Ketimpangan infrastruktur antarwilayah, tantangan tata kelola, dan risiko keamanan tetap menjadi pekerjaan rumah. Pembangunan infrastruktur ekonomi harus terus dilanjutkan, tetapi tidak boleh berhenti di situ. Infrastruktur yang baik harus diiringi dengan tata kelola yang bersih, pelayanan publik yang berkualitas, dan stabilitas ekonomi yang terjaga. Hanya dengan pendekatan menyeluruh seperti itulah sektor pariwisata Aceh dapat terus tumbuh dan memberikan manfaat yang luas bagi perekonomian daerah.
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar