
RAKYAT ACEH | BANDA ACEH – Senator Aceh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Azhari Cage, meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan penjelasan terbuka terkait pihak yang bertanggung jawab atas distribusi logistik bagi korban bencana banjir di Aceh.

Azhari Cage, yang juga dikenal sebagai mantan pejuang Gerakan Aceh Merdeka (GAM), menyampaikan kritik tersebut melalui status WhatsApp pribadinya pada Ahad malam, 14 Desember, menyusul lambannya penyaluran bantuan di sejumlah wilayah terdampak banjir.
Dalam pernyataannya, Azhari mempertanyakan lemahnya koordinasi antar instansi dalam pendistribusian bantuan bencana. Ia menilai terjadi tarik-menarik kewenangan antara pemerintah daerah dan lembaga terkait, sementara masyarakat terdampak masih menunggu bantuan.
“Saya heran dengan pola pendistribusian logistik. Siapa sebenarnya yang bertanggung jawab? Apakah gubernur, bupati/wali kota, atau pihak lain? Yang terlihat justru saling berebut kewenangan,” tulis Azhari.
Ia menegaskan bahwa BNPB sebagai lembaga nasional penanggulangan bencana harus segera memberikan kejelasan mengenai struktur komando dan tanggung jawab di wilayah bencana.
“Rakyat menunggu bantuan, tetapi di tingkat atas justru terjadi perebutan distribusi. Saya bertanya kepada BNPB, siapa yang bertanggung jawab penuh di wilayah bencana: gubernur, bupati/wali kota, atau TNI/Polri?” lanjutnya.
Menurut Azhari, ketidakjelasan komando berpotensi memperlambat penanganan darurat dan memperburuk penderitaan korban bencana. Ia mendesak agar BNPB segera memperbaiki koordinasi lintas lembaga demi memastikan bantuan logistik sampai tepat waktu dan tepat sasaran.
Pernyataan tersebut mencerminkan meningkatnya sorotan publik terhadap efektivitas tata kelola penanganan bencana di daerah, khususnya di wilayah rawan bencana seperti Aceh.(arm/ra)
Tidak ada komentar