RAKYATACEH | BIREUEN- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majelis Penyelamat Organisasi (MPO), mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen, agar serius meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan juga menyelamatkan aset daerah.
“Bupati jangan hanya bisa berkoar-koar berbicara di media akan meningkatkan PAD dan menyelamatkan aset, tapi hingga saat ini, tidak ada gebrakan pasti yang dilakukan. Rakyat butuh kerja, bukan kata-kata,” tegas Ketua HMI MPO Cabang Bireuen, Fakhrurrazi, kepada Rakyat Aceh, Rabu (25/6).
Ia menyayangkan sikap Bupati Bireuen dalam menyelamatkan aset daerah dan meningkatkan PAD, yang dinilai masih stagnan tidak ada tindak lanjut. Padahal, HMI sebelumnya sudah sangat mendukung Bupati Mukhlis yang berbicara di media akan menjadikan kinerja prioritasnya terkait aset dan PAD.
“Kami merasa bangga saat Bupati Bireuen berkoar-koar di media seperti pahlawan akan menyelamatkan aset dan meningkatkan PAD, dan kami salah satu lembaga yang sangat mendukung. Namun, kami menilai bahwa belum ada terobosan yang pasti yang dilakukan Bupati Mukhlis terkait hal tersebut, sehingga kami mempertanyakannya saat ini,” tegas Fakhrurrazi.
Disebutkan, seharusnya Bupati Bireuen harus dapat memilah kinerja prioritas dan yang bukan prioritas, yang menurut Ketua HMI, PAD dan aset daerah merupakan dua hal yang harus diprioritaskan oleh Mukhlis Takabeya.
“Kita selalu mengamati setiap kinerja Bupati Bireuen di lapangan, baik itu memasak di dapur dengan anak yatim dan fakir miskin, meninjau kelayakan kondisi rumah yang akan diberikan bantuan pembangunan rumah baru kepada masyarakat walaupun itu tugas seorang keuchik gampong, dan juga sikap keseharian bupati yang dikenal akrab dengan anak-anak sembari makan es krim. Semua itu kita apresiasi, namun menurut hemat kami, itu bukan program prioritas seorang bupati, harus ada program terobosan yang berdampak signifikan terhadap pembangunan daerah,” terang Fakhrurrazi.
Ketua HMI juga mencontohkan bahwa Bupati Mukhlis sempat menyinggung terkait Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bireuen yang selama ini tidak pernah menyetor untuk PAD. Hal itu dianggap sangat bagus yang menjadi perhatian khusus bupati, namun cukup disayangkan, kabar tersebut yang sempat viral di media, tidak terdengar sama sekali tindak lanjutnya saat ini.
“Apakah perhatian bupati terhadap PDAM hanya sebatas untuk mencari alasan agar bisa diganti direkturnya untuk digantikan dengan orang terdekat bupati dalam pemenangan Pilkada kemarin, atau memang bersungguh-sungguh untuk memperbaikinya dengan tujuan dapat meningkatkan PAD, ini belum kita ketahui karena tidak ada tindak lanjut dari bupati,” tegas Fakhrurrazi.
Ia berharap, semoga kritikan yang disampaikan HMI MPO Bireuen ini, dapat menjadi atensi atau pertimbangan bupati agar lebih fokus untuk penanganan penambahan PAD dan penyelamatan aset daerah. Bukan sebaliknya, kritik yang dijadikan sebagai wujud pembencian.
Ia mengingatkan semua pihak, agar jangan main-main dengan pengelolaan aset daerah. Jika selama ini sudah terlanjur dimanfaatkan tidak sesuai prosedur, maka segera dikembalikan ke pihak terkait, termasuk yang dikuasai para pejabat, intansi, dan organisasi.
HMI juga mengaku siap mendukung Pemkab dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen, untuk menyelamatkan aset daerah, baik yang terbengkalai maupun yang salah digunakan.
“Kita juga mendesak dewan, dalam hal ini Ketua DPRK Bireuen yang diketahui dibawah naungan satu partai yang sama dengan Bupati Bireuen, agar segera membentuk pansus penyelamatan aset daerah yang pernah dijanjikan. Karena informasi yang kami peroleh, sampai saat ini belum terbentuknya pansus, bahkan ketua DPRK selalu menghindar saat ingin membahas terkait pembentukan Pansus. Jika informasi itu benar, maka kami mendesak agar ketua DPRK Bireuen diganti dengan yang lebih kompeten, yang lebih peduli terhadap kemajuan daerah,” tegas Ketua HMI MPO Cabang Bireuen.
Sebelumnya, Bupati Bireuen, H Mukhlis ST, berjanji akan menyelamatkan aset daerah dan berupaya menambahkan PAD. Hal itu dikatakannya kepada awak media di berbagai kesempatan.
Bahkan, Bupati telah membentuk Tim Penyelamatan Aset Daerah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/322 Tahun 2025, untuk memperkuat tata kelola aset milik pemerintah daerah.
Pembentukan tim tersebut untuk menyikapi sejumlah persoalan penguasaan aset oleh pihak ketiga dan lemahnya dokumentasi aset. Namun, hingga sekarang tidak ada tindak lanjutnya.
“Permasalahan aset perlu ditangani serius. Ini bagian dari upaya kita menjaga dan menyelamatkan harta milik daerah. Begitu juga mengenai PAD, harus ada peningkatan. Selama ini, sumber PAD banyak bermasalah, pajak dan restribusi galian C yang tidak sesuai, banyak terjadi kebocoran,” tegas Mukhlis dalam konferensi pers di Gazebo Pendopo Bupati Bireuen pada Rabu malam, 30 April 2025 lalu. (akh)
