Kemendagri Soroti Serapan TKD Pasca Bencana Lhokseumawe, Rp113,6 Miliar Baru Terealisasi 2,58 Persen
Tim Satgas PRR Aceh Kemendagri, Dr. Imran, meminta Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk mempercepat realisasi anggaran tambahan penanganan pasca bencana yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD). FOR RAKYAT ACEH.RAKYAT ACEH | LHOKSEUMAWE – Pemerintah Kota Lhokseumawe diminta untuk mempercepat realisasi anggaran tambahan penanganan pasca bencana yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD). Pasalnya, berdasarkan data pembaruan per 21 Agustus 2026, realisasi anggaran tersebut masih tergolong rendah.
Dari total tambahan TKD senilai Rp113,6 miliar yang dialokasikan untuk sejumlah sektor terdampak bencana, termasuk pendidikan, kesehatan, pertanian, infrastruktur, dan kebutuhan lainnya, realisasi penggunaan anggaran tercatat baru mencapai Rp2,927 miliar atau sekitar 2,58 persen.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Satuan Tugas Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Aceh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Tim Satgas PRR Aceh Kemendagri, Dr. Imran, meminta Pemerintah Kota Lhokseumawe segera mempercepat pelaksanaan program agar anggaran yang telah disiapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk pemulihan wilayah terdampak bencana.
“Terkait realisasi TKD tambahan yang sudah dialokasikan di Lhokseumawe, baik untuk pendidikan, kesehatan, pertanian maupun infrastruktur lainnya yang terdampak bencana, hingga hari ini kita melihat realisasinya masih cukup rendah,” kata Imran, dikonfirmasi Rakyat Aceh, Selasa, (1/9) usai melakukan pertemuan dengan pejabat Pemko Lhokseumawe dan kunjungan ke lapangan.
Menurut Imran, rendahnya realisasi anggaran tersebut diharapkan dapat segera meningkat setelah tahapan perencanaan, pengadaan barang dan jasa hingga proses lelang selesai dilaksanakan.
Imran mengungkapkan, berdasarkan data yang diterima Satgas PRR Aceh Kemendagri per 21 Agustus 2026, realisasi anggaran masih berada pada angka 2,58 persen. Namun, berdasarkan laporan terbaru yang disampaikan Pemerintah Kota Lhokseumawe, capaian realisasi disebut telah meningkat menjadi sekitar 13 persen.
Ia meminta perkembangan terbaru tersebut segera dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri agar data realisasi dapat diperbarui secara resmi.
“Berdasarkan data yang kami terima masih 2,58 persen per 21 Agustus, sedangkan laporan Pemerintah Lhokseumawe tadi sudah 13 persen. Yang kami minta adalah data yang sudah berkembang itu segera dilaporkan ke Dirjen Keuangan Daerah agar data capaian realisasinya bisa diperbarui,”terangnya.
Kemendagri juga mengingatkan pentingnya percepatan penyerapan TKD tambahan tersebut. Imran menegaskan anggaran yang telah dikucurkan untuk penanganan pascabencana harus dimanfaatkan secara optimal dan ditargetkan dapat terserap sepenuhnya.
Menurutnya, daerah yang tidak mampu memanfaatkan tambahan anggaran sesuai ketentuan berpotensi menghadapi konsekuensi sesuai kebijakan pemerintah.
“Sesuai dengan kebijakan anggaran kita, pada 15 Desember semua pertanggungjawaban itu harus selesai. Kita berharap sebelum 15 Desember realisasi anggaran sudah mencapai 100 persen,” tegasnya.
Dorongan percepatan tersebut menjadi penting mengingat TKD tambahan senilai Rp113,6 miliar itu disiapkan untuk mendukung pemulihan sektor-sektor strategis pascabencana di Kota Lhokseumawe.
Pemerintah daerah kini dihadapkan pada tantangan untuk mempercepat program, menyelesaikan proses pengadaan dan memastikan anggaran benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat serta wilayah yang terdampak.
Dengan laporan realisasi terbaru yang disebut telah mencapai sekitar 13 persen, percepatan pelaksanaan program dalam beberapa bulan ke depan akan menjadi perhatian penting hingga batas akhir pertanggungjawaban anggaran pada Desember 2026. (arm/ra)
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar