Terkait Dana Hibah Rp9,7 Miliar, Kejari Lhokseumawe Geledah Disporapar dan KONI

RAKYAT ACEH | LHOKSEUMAWE – Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah Pemerintah Kota Lhokseumawe kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) memasuki babak baru. Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhokseumawe menggeledah dua lokasi sekaligus, yakni kantor Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) serta kantor KONI Kota Lhokseumawe, Kamis (12/11/2026).

Penggeledahan tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik menelusuri dugaan penyimpangan pengelolaan dana hibah olahraga selama periode anggaran 2019 hingga 2025. Nilai dana hibah yang dikucurkan Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu tersebut mencapai Rp9.707.440.000 atau sekitar Rp9,7 miliar.

Baca Juga

3 hari  lalu

Usai Relokasi Pengungsi Rohingya, Pemko Lhokseumawe Kembalikan Aset ke Imigrasi

19 redaksi

Dari hasil penyidikan sementara, perkara ini juga mengindikasikan adanya potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp1.293.890.650 atau sekitar Rp1,29 miliar. Namun, angka tersebut belum menjadi nilai final karena proses penghitungan kerugian negara masih berlangsung.

Penggeledahan yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB dan berakhir pukul 12.30 WIB itu dilakukan untuk mencari serta mengamankan dokumen yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Lhokseumawe, Edwardo, menjelaskan bahwa perkara tersebut telah resmi memasuki tahap penyidikan setelah sebelumnya berawal dari laporan atau pengaduan masyarakat mengenai pengelolaan dana hibah KONI.

Baca Juga

3 hari  lalu

Septor Curian Dibawa Manen Sawit, Dua Tersangka Terpaksa Dibawa ke Satreskrim Polres Nagan Raya

20 redaksi

Menurutnya, penyidik telah memeriksa sedikitnya 39 orang saksi untuk mendalami proses penyaluran, penggunaan, hingga pertanggungjawaban dana hibah yang bersumber dari anggaran Pemerintah Kota Lhokseumawe tersebut.

“Dalam proses penyidikan, tim penyidik Kejari Lhokseumawe telah memeriksa 39 orang saksi untuk memperoleh keterangan dan mengumpulkan alat bukti terkait perkara tersebut,” kata Edwardo, kepada awak media, Kamis (12/11).

Besarnya dana hibah yang mencapai hampir Rp10 miliar membuat pengelolaan dan pertanggungjawabannya menjadi salah satu aspek penting yang didalami penyidik. Terlebih, estimasi kerugian keuangan negara yang mencapai Rp1,29 miliar kini menjadi bagian dari fokus pengusutan.

Edwardo menyampaikan, angka kerugian tersebut masih bersifat sementara. Inspektorat Kota Lhokseumawe masih melakukan penghitungan untuk memastikan nilai pasti kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut.

Dalam penggeledahan di kedua lokasi, tim penyidik menemukan dan mengamankan sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan pengelolaan dana hibah KONI. Dokumen-dokumen itu selanjutnya akan diteliti dan dianalisis untuk memperkuat proses pembuktian.

“Penggeledahan ini dilakukan untuk mencari dan mengamankan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara, yang selanjutnya akan diteliti dan digunakan sebagai alat bukti dalam proses pembuktian,”tegas Edwardo.

Kasus ini kembali menempatkan tata kelola dana hibah pemerintah daerah dalam sorotan. Dana hibah yang bersumber dari uang publik semestinya dikelola berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan total alokasi mencapai Rp9,7 miliar selama tujuh tahun anggaran, publik tentu berkepentingan mengetahui bagaimana dana tersebut disalurkan, digunakan, dan dipertanggungjawabkan.

Penyidikan Kejari Lhokseumawe diharapkan dapat mengungkap secara terang rangkaian pengelolaan dana hibah tersebut, termasuk apabila ditemukan penyimpangan berdasarkan alat bukti yang sah.

Hingga kini, proses penyidikan masih berjalan. Penetapan pihak yang harus bertanggung jawab secara hukum harus didasarkan pada hasil penyidikan dan pembuktian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.(arm/ra)