HRD Desak PLN Gratiskan Tagihan Listrik Korban Banjir di Aceh

RAKYAT ACEH | BANDA ACEH – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan Daud (HRD), yang berasal dari daerah pemilihan Aceh II, mendesak PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) segera menerbitkan kebijakan penggratisan tagihan listrik bagi warga yang terdampak banjir di Aceh. Menurutnya, langkah tersebut harus segera diumumkan secara resmi oleh pemerintah agar masyarakat yang menjadi korban tidak lagi terbebani dengan pembayaran listrik untuk bulan Desember 2025.

Baca Juga

2 bulan  lalu

Gubernur Jawa Timur Sambangi Pengungsi Banjir Bandang Pidie Jaya

60 redaksi

HRD menilai kondisi banjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh telah membuat ribuan warga kehilangan harta benda, tempat tinggal, hingga akses terhadap kebutuhan dasar. Dalam situasi tersebut, kata dia, negara harus hadir memberikan keringanan nyata, termasuk dalam bentuk pembebasan biaya listrik.

“Korban banjir sudah menanggung kerugian besar. Jangan lagi dibebani tagihan listrik. PLN dan pemerintah harus segera mengeluarkan kebijakan resmi untuk menggratiskan pembayaran listrik bagi seluruh warga yang terdampak,” tegas HRD, dikonfirmasi Rakyat Aceh, Rabu malam (10/12).

Baca Juga

2 bulan  lalu

Diklaim 97% Nyala, HRD Desak Pemerintah Percepat Pemulihan Listrik yang Masih Padam

45 redaksi

Ia menambahkan, kebijakan serupa sebelumnya pernah diberikan pemerintah pada wilayah-wilayah terdampak bencana besar, sehingga bukan hal baru dan sangat memungkinkan diterapkan untuk Aceh. HRD berharap PLN bersama Kementerian terkait dapat bergerak cepat, mengingat banyak rumah warga yang masih terendam dan belum dapat digunakan secara normal. Bahkan, juga tidak bisa ditempati lagi sudah disalp

Lebih jauh, HRD juga meminta pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk segera mendata seluruh masyarakat terdampak banjir guna memastikan bantuan dan kebijakan pembebasan tagihan listrik dapat tepat sasaran.

Menurut HRD, penanganan banjir tidak cukup hanya dengan bantuan logistik, tetapi juga melalui kebijakan yang meringankan beban keuangan masyarakat, terutama bagi mereka yang ekonominya terganggu akibat bencana. (adi/ra)