RAKYAT ACEH | LANGSA – Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPR Aceh, Irfansyah kepada wartawan, Sabtu, 14 Juni 2025, menyayangkan pernyataan Ketua DPRD Sumut, Erni Eriyanti.
Menurutnya, pernyataan tersebut tidak bijak dan melukai perasaan Aceh. Tidak bisa hanya berlandaskan Permendagri yang debatable atau kontroversi, lalu ujuk-ujuk bilang pertahankan.
Irfansyah berharap, elit Sumut menahan diri dalam menyampaikan pernyataan di media, apalagi dengan diksi yang tidak semustinya.
Kata mempertahankan, menurutnya, seolah-olah empat pulau tersebut adalah milik Sumut. Padahal hanya berlandaskan Permendagri Nomor 300.2.2-2138 tahun 2025.
“Persoalan empat pulau Aceh yang sedang ramai, ini persoalan tingkat atas yang katakanlah ada upaya pencaplokan atau pembegalan. Yang musti diungkap siapa aktor invisible hand: tangan kuat tak nampak yang bermain. Sedangkan yang dibawah-bawahnya itu hanyalah operator, yang juga bisa jadi tersandra,” jelasnya.
Selanjutnya meminta elit dua provinsi untuk tidak membawa-bawa masyarakat di bawah.
Bahkan pemilihan diksi BL dan BK sebagaimana disampaikan Gubernur Sumut, Bobby Nasution, dinilai berbahaya.
“Pemilihan kata BL dan BK oleh Gubernur Sumut yang sebetulnya tujuannya baik agar tak ada gesekan, juga bisa liar tafsirnya. Justru memantik alam bawah sadar masyarakat di bawah untuk terjadi hal yang sama-sama tidak kita harapkan,” tuturnya.
Dek Fan turut mengapresiasi gerak bersama elemen di Aceh, seperti menyatukan pandangan dalam langkah yang satu elit Aceh yang tergabung dalam Forbes.
Hal ini menjadi salah satu hikmah besar, dari polemik empat pulau tersebut. Ia berharap, harmonisnya Forbes bisa terus dijaga dan lebih intens di berbagai kesempatan, demi kepemtingan dan pembagunan Aceh.
“Secara psikologis, Aceh itu selalu kompak jika ada sesuatu yang dianggap musuh bersama. Apalagi terkait marwah. Kompaknya legislatif dan eksekutif di tingkat provinsin hingga pusat dalam hal ini wakil Aceh, menjadi nilai tawar Aceh yang mahal. Mualem sudah di jalan yang benar bersama koleganya Forbes,” imbuhnya. (ris/hra)
