Mengendalikan Pengangguran dan Ketimpangan Pendapatan Melalui Pertumbuhan Ekonomi dan Pariwisata Halal Aceh
Prof. Dr. Apridar, S.E., M. Si.Oleh: Prof. Dr. Apridar, S.E., M. Si.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis USK serta Ketua Dewan Pakar ICMI Orwil Aceh
Aceh memiliki potensi ekonomi yang besar. Namun, kesejahteraan masyarakat masih jauh dari harapan. Data Badan Pusat Statistik mencatat tingkat pengangguran terbuka Aceh pada Februari 2025 mencapai 5,50 persen. Sekitar 149.000 orang menganggur. Mayoritas dari mereka adalah anak muda berpendidikan tinggi. Ironis. Pada November 2025, jumlah pengangguran tercatat 152.000 orang atau sekitar 5,60 persen.
Lebih ironis lagi, persentase penduduk miskin Aceh pada Maret 2025 masih 12,33 persen. Angka ini tertinggi di Pulau Sumatera. Sementara itu, rasio Gini Aceh secara keseluruhan menunjukkan tren menurun di 0,282 pada Maret 2025. Ketimpangan masih ada, terutama di perkotaan dengan rasio Gini 0,329.
Pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan III 2025 tercatat 4,46 persen. Angka ini masih di bawah rata-rata Sumatera (4,90 persen) dan nasional (5,04 persen). Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Aceh tahun 2025 berada pada kisaran 4,41-4,81 persen. Target pemerintah dalam RPJMA 2025-2029 adalah 5,8 persen di tahun 2025 dan 6,6 persen di tahun 2029. Masih ada celah yang harus ditutup.
Pertanyaan mendasarnya: bagaimana Aceh keluar dari jeratan ini? Jawabannya terletak pada dua pilar: pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pengembangan pariwisata halal.
Akar Masalah: Struktur Ekonomi yang Timpang
Struktur ekonomi Aceh masih didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi 31,52 persen terhadap total PDRB. Disusul perdagangan (15,11 persen) dan administrasi pemerintahan (9,18 persen). Sektor industri pengolahan nyaris tak terdengar.
Ini masalah klasik. Aceh kaya komoditas: kopi Gayo, kakao, kelapa sawit, batu bara, dan gas alam cair melimpah. Tapi Aceh hanya pemasok bahan baku. Nilai tambah dinikmati provinsi lain. Aceh memiliki 242.819 hektar perkebunan kelapa sawit dan 55 unit pabrik CPO. Namun hingga kini, belum satu pun industri pengolahan minyak goreng berdiri di daerah ini. Nilai tambah yang hilang setiap tahun sangat besar.
Akibatnya, penyerapan tenaga kerja terbatas. Sektor pertanian masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar (38,75 persen), diikuti perdagangan (14,57 persen) dan administrasi pemerintahan (7,22 persen). Pekerja di Aceh didominasi lulusan SMA (33,94 persen). Sementara pengangguran terbanyak justru tamatan perguruan tinggi. Ini menunjukkan ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dan lapangan kerja yang tersedia.
Pariwisata Halal: Jalan Keluar yang Terbukti
Pariwisata halal menawarkan solusi. Aceh memiliki keunggulan komparatif di sektor ini. Budaya Islam yang kuat, keindahan alam, sejarah, dan kearifan lokal menjadi modal dasar. Pemerintah Aceh fokus pada pembangunan infrastruktur pendukung wisata halal, peningkatan kapasitas pelaku industri, serta promosi aktif ke negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim seperti Malaysia. Pada tahun 2025, Disbudpar Aceh telah meluncurkan 42 agenda wisata, budaya, dan ekonomi kreatif.
Hasilnya mulai terlihat. Aceh meraih penghargaan Indonesia Muslim Travel Index 2025. Aceh terpilih sebagai salah satu dari lima besar provinsi terbaik di Indonesia dalam pengembangan destinasi pariwisata ramah muslim, menempati peringkat ke-4 nasional. Aceh juga menerima pengakuan khusus sebagai daerah yang memimpin pengembangan wisata berbasis syariah.
Penelitian membuktikan dampak nyata pariwisata halal terhadap perekonomian. Studi di Kabupaten Aceh Tengah menunjukkan pariwisata halal memberikan dampak pada peningkatan pendapatan, peluang kerja, peralihan jenis pekerjaan, dan terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal. Penelitian lain mengonfirmasi bahwa optimalisasi ekowisata berbasis halal tourism melalui BUMDes dapat memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan pengurangan pengangguran.
Penelitian empiris pada 20 negara unggulan pariwisata halal dunia (2010-2024) menunjukkan pariwisata halal berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang dan jangka pendek. Pariwisata halal juga menurunkan pengangguran dan ketimpangan pendapatan dalam jangka panjang. Temuan ini menegaskan bahwa pariwisata halal dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dan instrumen pembangunan inklusif.
Investasi dan Stabilitas Harga: Dua Pendukung Kunci
Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan membutuhkan investasi. Realisasi investasi Aceh pada triwulan III 2025 mencapai Rp4,16 triliun. Investasi asing langsung pada tahun 2024 mencapai 76,7 juta dolar AS. Pada triwulan III 2025, investasi asing didominasi negara-negara Asia dan Eropa, dengan Singapura sebagai investor terbesar (Rp56,7 miliar).
Investasi menciptakan lapangan kerja. Penelitian menunjukkan investasi asing langsung berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta menurunkan pengangguran dan ketimpangan pendapatan, terutama dalam jangka panjang.
Namun, stabilitas harga juga krusial. Inflasi Aceh pada Desember 2025 mencapai 6,71 persen, jauh di atas inflasi nasional 2,38 persen. Ini mengkhawatirkan. Inflasi tinggi menggerus daya beli masyarakat, terutama kelompok miskin. Penelitian membuktikan inflasi meningkatkan ketimpangan pendapatan. Pemerintah Aceh harus serius mengendalikan inflasi, terutama harga pangan yang menjadi komponen terbesar garis kemiskinan.
Strategi Terpadu untuk Aceh
Pertama, perkuat ekosistem destinasi pariwisata halal. Ini mencakup homestay dan hotel syariah, rumah makan bersertifikat halal, kerajinan tangan, serta jasa pemandu wisata. Sertifikasi halal bagi produk UMKM harus diperluas. Kolaborasi antara sektor pariwisata dan ekonomi syariah membuka ruang bagi ekonomi kreatif.
Kedua, ciptakan lapangan kerja melalui investasi produktif. Pemerintah Aceh harus mendorong investasi di sektor pariwisata dan industri pengolahan. Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe menjadi motor penggerak. Investasi tidak boleh hanya di sektor ekstraktif. Investasi di sektor pengolahan menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja lebih banyak.
Ketiga, libatkan UMKM secara aktif. Pariwisata halal membuka peluang usaha bagi pelaku lokal. Pelibatan UMKM dalam rantai nilai pariwisata memastikan manfaat ekonomi dinikmati langsung oleh masyarakat. Penelitian menunjukkan pertumbuhan ekonomi memediasi pengaruh pariwisata halal terhadap pengangguran dan ketimpangan pendapatan. Artinya, ketika pariwisata halal mendorong pertumbuhan ekonomi, dampaknya berlipat: pengangguran turun dan ketimpangan berkurang.
Keempat, jaga stabilitas harga. Inflasi yang terkendali melindungi daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan. Pemerintah harus memastikan ketersediaan pangan dengan harga terjangkau. Perlindungan kelompok rentan dari guncangan harga menjadi prioritas.
Kelima, lindungi kelompok rentan dari guncangan. Pandemi COVID-19 mengajarkan pelajaran berharga: guncangan eksternal dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan pengangguran dan ketimpangan. Aceh membutuhkan jaring pengaman sosial yang kuat.
Penutup
Aceh memiliki semua potensi untuk keluar dari jeratan pengangguran dan ketimpangan. Pariwisata halal bukan sekadar strategi ekonomi. Ini adalah bagian dari upaya memperkuat identitas Aceh sebagai daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Dengan penguatan ekosistem destinasi, penciptaan lapangan kerja, pelibatan UMKM, investasi produktif, stabilitas harga, dan perlindungan kelompok rentan, Aceh dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Pertumbuhan ekonomi Aceh memang masih di bawah rata-rata nasional. Tapi trennya relatif stabil dan mendekati lima persen. Dengan komitmen dan kerja keras, target pertumbuhan 5,8 persen di tahun 2025 dan 6,6 persen di tahun 2029 bukanlah mimpi. Yang dibutuhkan adalah konsistensi kebijakan, kolaborasi semua pihak, dan keberanian untuk bertransformasi. Aceh bisa. Aceh harus. Aceh untuk semua.
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar