Bupati Abdya Perketat Disiplin ASNBupati Abdya Perketat Disiplin ASN

RAKYAT ACEH I BLANGPIDIE – Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Dr. Safaruddin, S.Sos., M.S.P., memperketat pengawasan terhadap kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten setempat, Kamis (12/11).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Instruksi Bupati Aceh Barat Daya Nomor 100.3.4.2/553 tentang Penegakan Kedisiplinan dan Penerapan Sanksi Pelanggaran Disiplin bagi ASN, yang ditetapkan di Blangpidie pada 6 Oktober 2026.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Polres Lhokseumawe Bongkar 6 Kasus Narkoba, Amankan 9 Tersangka dan Ungkap 43 Hektar Ladang Ganja

30 redaksi

Instruksi ini menegaskan bahwa pelanggaran disiplin tidak hanya menjadi tanggung jawab pegawai bersangkutan. Akan tetapi kepala perangkat daerah diperintahkan memastikan kehadiran, kepatuhan jam kerja, dan pelaksanaan tugas pegawai berjalan sesuai ketentuan.

Pimpinan perangkat daerah juga wajib melakukan pengawasan dan dapat dikenai sanksi apabila membiarkan atau tidak menindaklanjuti pelanggaran bawahannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam instruksi tersebut, Safaruddin meminta seluruh kepala perangkat daerah memastikan ASN mematuhi jam kerja dan mengisi daftar kehadiran melalui sistem presensi yang berlaku, baik daring, elektronik, maupun manual.

Baca Juga

23 jam  lalu

Walikota Sayuti Jamu Menteri PU di Lhokseumawe “Sinergi Pusat-Daerah Jadi Kunci Pembangunan”

11 redaksi

ASN juga dilarang meninggalkan tempat tugas selama jam kerja tanpa izin tertulis dari atasan langsung. Setiap pegawai diwajibkan menjalankan tugas secara jujur, berintegritas, dan mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

Pelanggaran jam kerja berdampak pada sanksi berupa keterlambatan masuk kerja dan pulang sebelum waktunya tanpa alasan yang sah akan dihitung secara akumulatif.

Pelanggaran tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja dan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk penegakan disiplin, Pemkab Abdya mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Regulasi tersebut mengatur hukuman disiplin ringan, sedang, hingga berat, dengan jenis sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran.

Pada kategori ringan, hukuman dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis.

Untuk pelanggaran tidak masuk kerja tanpa alasan sah selama 11–20 hari kerja secara akumulatif dalam setahun, PNS dapat dikenai hukuman disiplin sedang berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama enam, sembilan, atau 12 bulan, bergantung pada jumlah hari pelanggaran.

Sementara itu, pelanggaran berat dapat berujung pada penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Bahkan, PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan sah secara terus-menerus selama 10 hari kerja dapat menghadapi pemberhentian sesuai ketentuan yang berlaku.

Pembayaran gaji juga dihentikan sejak bulan berikutnya berdasarkan mekanisme yang diatur dalam ketentuan disiplin PNS.

Adapun bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK Paruh Waktu, penanganan pelanggaran disiplin dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur status kepegawaian dan perjanjian kerja masing-masing.

Kepala OPD wajib laporkan disiplin pegawai.

Untuk memastikan instruksi berjalan efektif, seluruh perangkat daerah diwajibkan menyampaikan laporan rekapitulasi kehadiran dan penjatuhan hukuman disiplin setiap bulan kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Abdya.

Kepala BKPSDM bersama Inspektur juga ditugaskan melakukan pemantauan, evaluasi, dan audit kepatuhan secara berkala terhadap pelaksanaan instruksi tersebut.

Langkah ini menempatkan pimpinan perangkat daerah sebagai pihak penting dalam memastikan aturan disiplin tidak hanya tertulis di atas kertas, tetapi benar-benar diterapkan secara konsisten di lingkungan kerja masing-masing.

Penegakan disiplin tersebut diharapkan dapat memperkuat integritas dan profesionalisme ASN sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kehadiran aparatur yang tepat waktu, bertanggung jawab, dan menjalankan tugas sesuai aturan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.(mat).