Banjir dan Krisis Irigasi Menghantui Aceh, HRD Bawa Sejumlah Usulan Mendesak ke Kementerian PU
RAKYAT ACEH | JAKARTA – Persoalan banjir berulang, pendangkalan sungai, hingga belum optimalnya infrastruktur irigasi di sejumlah wilayah Aceh kembali menjadi perhatian pemerintah pusat.
Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari Daerah Pemilihan Aceh II, H. Ruslan M. Daud, S.E., M.A.P. (HRD), meminta Kementerian Pekerjaan Umum memberikan perhatian serius terhadap sejumlah usulan penanganan sumber daya air yang dinilai mendesak bagi masyarakat.
Tidak sekadar menyerap aspirasi saat reses, HRD membawa langsung berbagai kebutuhan infrastruktur tersebut ke tingkat kementerian. Langkah itu dilakukan melalui pertemuan dengan Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU, Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw, beserta jajaran pejabat terkait di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut kunjungan kerja HRD ke Kabupaten Aceh Utara pada 3 November dan Kabupaten Pidie Jaya pada 4 November 2026. Dalam agenda tersebut, ia menyoroti persoalan sungai dan irigasi yang selama ini berdampak terhadap keselamatan warga, produktivitas pertanian, serta aktivitas ekonomi masyarakat.
Salah satu usulan yang menjadi perhatian utama adalah pembangunan Daerah Irigasi Pirak Timur, Kabupaten Aceh Utara. Infrastruktur tersebut diproyeksikan mampu melayani sekitar 1.700 hektare areal persawahan. Untuk mendorong tahapan pembangunan, HRD meminta agar dukungan anggaran penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) dapat dipertimbangkan dalam Tahun Anggaran 2027.
Menurut HRD, pembangunan irigasi tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek fisik, tetapi merupakan kebutuhan strategis untuk menjamin ketersediaan air bagi petani. Tanpa jaringan pengairan yang memadai, potensi lahan pertanian sulit dimanfaatkan secara optimal dan ketahanan pangan masyarakat ikut terdampak.
Selain irigasi, HRD juga mendorong pembangunan tanggul atau tebing pengaman Sungai Krueng Sawang sepanjang kurang lebih 1,5 kilometer ke arah hulu Bendung Daerah Irigasi Jamuan. Ia mengusulkan agar anggaran penyusunan Detail Engineering Design (DED) dapat dialokasikan pada 2027 sebagai tahapan awal menuju pelaksanaan pembangunan.
Perhatian berikutnya tertuju pada penguatan Bendung D.I. Jamuan yang sedang dibangun. Untuk mendukung fungsi dan ketahanan struktur bendung, HRD mengusulkan pembangunan ground sill dengan kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp40 miliar. Dokumen perencanaan untuk pekerjaan tersebut, menurutnya, telah tersedia.
Di sisi lain, persoalan pendangkalan dan sedimentasi sungai juga membutuhkan penanganan terukur. HRD meminta Kementerian PU memberi perhatian terhadap normalisasi Sungai Krueng Pirak di Aceh Utara dan Sungai Krueng Meureudu di Pidie Jaya.
Kedua sungai tersebut memiliki peran penting bagi kawasan permukiman dan pertanian. Jika sedimentasi, penyempitan alur, serta keterbatasan infrastruktur pengaman tidak ditangani secara tepat, risiko luapan air dapat terus mengancam masyarakat, terutama ketika debit sungai meningkat.
“Semua aspirasi ini kami bawa langsung ke Kementerian PU karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Ada petani yang membutuhkan kepastian air untuk sawahnya, ada warga yang membutuhkan perlindungan dari ancaman banjir, dan ada infrastruktur yang harus diperkuat. Kita tidak ingin persoalan ini terus berulang tanpa penanganan yang jelas,” ujar HRD.
HRD menilai penanganan infrastruktur sumber daya air di Aceh harus menjadi bagian penting dari agenda rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir dan longsor November 2025.
Menurutnya, pemulihan wilayah terdampak tidak cukup hanya dengan memperbaiki infrastruktur yang rusak. Pemerintah juga perlu membangun sistem pengendalian banjir yang lebih kuat, memperbaiki kapasitas sungai, serta memastikan jaringan irigasi berfungsi secara berkelanjutan.
Ia menegaskan, persoalan banjir tidak bisa diselesaikan hanya melalui penanganan sesaat ketika bencana terjadi. Dibutuhkan perencanaan teknis yang matang, penganggaran berkelanjutan, serta koordinasi lintas pemerintahan agar upaya pengurangan risiko bencana benar-benar memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Dirjen SDA Kementerian PU beserta jajaran menerima dan mencermati sejumlah usulan yang disampaikan HRD. Pembahasan mencakup kebutuhan teknis, kesiapan dokumen perencanaan, serta tahapan yang harus dipenuhi agar program dapat diproses melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran kementerian.
Meski demikian, usulan yang disampaikan masih memerlukan proses teknis dan penganggaran sesuai ketentuan. Karena itu, masyarakat juga menanti kejelasan tindak lanjut, termasuk kepastian program mana yang dapat masuk dalam perencanaan pembangunan tahun anggaran mendatang.
Sebagai anggota Komisi V DPR RI sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, HRD menyatakan akan terus mengawal usulan tersebut melalui koordinasi dengan Kementerian PU dan balai teknis terkait. Ia juga berkomitmen memperjuangkan dukungan anggaran sesuai mekanisme yang berlaku.
“Bagi saya, ini bukan sekadar memperjuangkan proyek pembangunan. Di balik setiap usulan ada kepentingan dan harapan masyarakat. Kita ingin petani bisa menggarap sawah dengan ketersediaan air yang memadai, warga tidak lagi dihantui banjir, dan pembangunan benar-benar memberikan manfaat. Karena itu, aspirasi masyarakat harus terus kita kawal sampai ada tindak lanjut nyata,” tegasnya.
HRD berharap pemerintah pusat dan daerah tidak membiarkan persoalan sungai serta irigasi di Aceh terus menjadi masalah berulang. Sinergi antara kementerian, pemerintah daerah, balai teknis, dan masyarakat dinilai penting agar penanganan infrastruktur air berjalan terarah dan berkelanjutan.(arm/ra)
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar