Prof. Dr. Apridar, S.E., M. Si.Oleh: Prof. Dr. Apridar, S.E., M. Si.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis USK serta Sekretaris ICMI Orwil Aceh
apridar@usk.ac.id
Aceh punya banyak cendekiawan. Kampusnya aktif. Risetnya jalan. Tetapi jarak antara hasil riset dan kebijakan publik sering kali terlalu lebar. ICMI Orwil Aceh mencoba menutup jarak itu. Organisasi ini tidak berhenti pada diskusi dan seminar. Mereka merumuskan kebijakan konkret dari hasil riset. Fokusnya lima isu: mitigasi bencana, ketahanan pangan, ekologi, kesejahteraan, dan perdamaian.
Bukti paling telanjang datang dari data inflasi pascabanjir. Banjir bandang akhir 2025 merusak lahan pertanian dan jalur distribusi di sejumlah kabupaten. Inflasi Aceh melonjak ke 6,94 persen pada Februari 2026. Angka itu jauh di atas rata-rata nasional. Dinas Pangan merespons dengan Gerakan Pangan Murah dan Fasilitasi Distribusi Pangan. Hasilnya terlihat. Inflasi turun ke 3,88 persen pada April 2026. Penurunan ini cepat. Tetapi ada catatan kritis. Realisasi anggaran GPM per akhir April baru 16,17 persen. Hanya lima dari 23 kabupaten/kota yang terjangkau oleh program. Mantan Ketua Dewan Pakar ICMI Orwil Aceh, Apridar, menulis analisis ini secara terbuka. Ia tidak hanya memuji. Ia menunjukkan celah implementasi. Inilah yang membedakan ICMI dari sekadar organisasi seremonial.
Ketahanan pangan bukan soal retorika. Aceh menargetkan prevalensi ketidakcukupan pangan di bawah 5 persen pada 2030. Produksi beras harus melampaui 1,2 juta ton. Kontribusi pertanian terhadap PDRB ditargetkan naik ke 35 persen. Target ini masuk akal. Tetapi butuh mesin penggerak. Dana Desa mencapai Rp4,73 triliun pada 2025. Apridar mengutip penelitian Suzanna (2026) yang menunjukkan bahwa dana desa berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan sektor pertanian. Rekomendasinya jelas: dana desa jangan berhenti pada bangunan fisik. Arahkan ke kegiatan produktif. Ini contoh konkret bagaimana riset diterjemahkan menjadi arahan kebijakan.
Mitigasi bencana juga tidak berhenti di kertas. Rektor UIN-AR dan Ketua ICMI Aceh, Prof. Mujiburrahman, melakukan kunjungan lapangan ke Dataran Tinggi Gayo pada Mei 2026. Ia mendorong reboisasi hutan untuk menekan risiko bencana. Seruannya spesifik. Ia menekankan pendekatan pentahelix yang melibatkan masyarakat, akademisi, organisasi, dunia usaha, media, dan pemerintah. Pendekatan ini bukan istilah kosong. Ia menunjuk pada pembagian peran yang jelas. Tidak ada satu pihak pun yang bisa bekerja sendiri.
Masalah ekologi di Aceh punya dimensi yang lebih dalam. Banjir bukan hanya soal curah hujan. Ada persoalan tata guna lahan, kerusakan daerah tangkapan air, dan lemahnya penegakan aturan. ICMI Aceh melalui Dewan Penasihatnya, Prof. Yusny Saby, mendorong pemerintah membuka ruang bagi pakar dan akademisi untuk duduk bersama merumuskan agenda strategis. Ia menyebut perlunya forum khusus yang membahas produksi pertanian, perlindungan lahan, ketersediaan benih, tata niaga, distribusi, stabilitas harga, hingga cadangan pangan. Ini daftar yang panjang. Tetapi daftar ini lahir dari pemahaman bahwa persoalan pangan dan ekologi saling terkait.
Kesejahteraan adalah ujung dari semua ini. ICMI Aceh menyelenggarakan Musyawarah Wilayah VIII pada September 2026 dengan tema kemandirian ekonomi umat dan ketahanan pangan. Tema ini bukan pilihan acak. Data BPS menunjukkan prevalensi kerawanan pangan sedang atau berat di Aceh sebesar 3,73 persen pada 2025. Angka ini terlihat kecil. Tetapi di balik setiap persentase ada keluarga yang pernah kesulitan makan. Stunting nasional turun dari 21,5 persen pada 2023 menjadi 19,8 persen pada 2024. Pemerintah menargetkan 14,2 persen pada 2029. ICMI melihat kaitan antara pangan dan kualitas manusia. Keduanya tidak bisa dipisahkan.
Perdamaian menjadi fondasi yang sering dilupakan. Aceh punya sejarah panjang konflik. Damai bukan kondisi yang selesai sekali. Ia harus dirawat. Ketika ICMI membahas ketahanan pangan dan kesejahteraan, mereka sebenarnya sedang merawat perdamaian. Ketimpangan dan kemiskinan adalah bahan bakar bagi ketegangan sosial. Data kemiskinan Aceh per Maret 2023 masih 14,88 persen, tertinggi di Sumatera. Angka ini harus turun. ICMI mendorong pemerintah mengalokasikan APBA yang langsung menyentuh rakyat banyak. Rekomendasi ini sederhana. Tetapi dampaknya besar jika dijalankan.
Yang membuat ICMI Aceh relevan adalah posisinya. Mereka tidak punya kewenangan eksekutif. Mereka tidak bisa membangun jalan atau menyalurkan dana desa. Tetapi mereka punya ilmu. Mereka punya data. Mereka punya akses ke pemerintah. Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, menyebut ICMI sebagai mitra strategis. Menurutnya, kekuatan intelektual ICMI bisa dipadukan dengan kewenangan pemerintah untuk melahirkan solusi yang tepat. Ini bukan pujian kosong. Ini pengakuan bahwa perumusan kebijakan berbasis riset memang dibutuhkan.
Namun, ada tantangan yang harus diakui. Tidak semua rekomendasi ICMI berujung pada implementasi. Realisasi anggaran GPM yang rendah menunjukkan bahwa jarak antara kebijakan dan eksekusi masih ada. ICMI bisa merumuskan kebijakan yang baik. Tetapi mereka tidak bisa memastikan kebijakan itu dijalankan. Di sinilah batas peran mereka. Mereka bisa mendorong, mengawal, dan mengkritisi. Tetapi eksekusi tetap di tangan pemerintah.
Tantangan kedua adalah konsistensi. Organisasi cendekiawan sering mengalami siklus: aktif saat ada momentum, lalu mereda. ICMI Aceh perlu memastikan bahwa kerja perumusan kebijakan ini bukan proyek sesaat. Muswil VIII menghasilkan kepengurusan baru. Kepengurusan baru harus melanjutkan apa yang sudah dimulai. Isu ketahanan pangan, mitigasi bencana, dan ekologi tidak akan selesai dalam satu periode kepemimpinan.
Tantangan ketiga adalah jangkauan. ICMI identik dengan kalangan akademisi dan birokrat serta para pengusaha. Mereka perlu turun lebih dalam ke masyarakat akar rumput. Petani di pedalaman Gayo, nelayan di pesisir barat, pedagang kecil di pasar Banda Aceh. Apakah riset dan kebijakan ICMI menjangkau mereka? Ataukah ia berhenti di ruang seminar dan halaman opini koran? Ini pertanyaan yang harus dijawab dengan bukti, bukan dengan klaim.
ICMI Orwil Aceh sudah menunjukkan bahwa mereka bisa bekerja dengan data. Mereka menulis opini dengan angka, bukan dengan retorika. Mereka mengutip penelitian, bukan sekadar pendapat. Mereka mengkritisi implementasi, bukan hanya memuji program. Inilah modal yang berharga. Jika mereka konsisten, mereka bisa menjadi jembatan yang efektif antara dunia riset dan dunia kebijakan.
Aceh membutuhkan lebih banyak jembatan seperti ini. Riset tanpa kebijakan hanya menjadi tumpukan laporan. Kebijakan tanpa riset hanya menjadi tebakan. ICMI berada di posisi yang tepat untuk menghubungkan keduanya. Tugas mereka sekarang adalah membuktikan bahwa jembatan itu kokoh, bukan rapuh. Bukti pertama sudah ada. Inflasi turun dari 6,94 persen ke 3,88 persen dalam tiga bulan. Itu bukan kebetulan. Itu hasil dari intervensi yang terukur. Jika ICMI bisa mengulang keberhasilan serupa di isu ketahanan pangan dan ekologi, mereka akan meninggalkan warisan yang nyata bagi Aceh.
Tidak ada komentar