
RAKYAT ACEH | ACEH UTARA – Pemerintah pusat menyiapkan dukungan pemulihan ekonomi sekitar Rp100 miliar bagi Kabupaten Aceh Utara melalui tiga program prioritas lintas kementerian. Bantuan tersebut menyasar pelaku industri kecil dan UMKM yang terdampak bencana hidrometeorologi, sekaligus mempercepat pemulihan aktivitas perdagangan masyarakat.
Program tersebut merupakan hasil koordinasi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian UMKM. Hal itu disampaikan Kepala Disperindagkop dan UKM Aceh Utara, Kusairi, dalam kegiatan Pendampingan Peningkatan Daya Saing Industri Kecil di Hotel Diana, Lhokseumawe, Senin (16/11/2026).
Kusairi menjelaskan, terdapat tiga program utama yang mulai direalisasikan pada 2026. Pertama, rehabilitasi sembilan pasar tradisional melalui Kementerian Perdagangan dengan alokasi anggaran sekitar Rp10 miliar dari APBN 2026.
Sembilan pasar tersebut meliputi Pasar Lhoksukon, Tanah Pasir, Baktiya, Matangkuli, Blang Jruen di Tanah Luas, Geudong di Samudera, Keude Amplah di Nisam, Bungkah, dan Krueng Mane di Muara Batu.
Menurut Kusairi, sejumlah pasar tersebut mengalami kerusakan akibat banjir pada akhir 2025 sehingga aktivitas perdagangan masyarakat terganggu. Pasar Bungkah dan Krueng Mane menjadi lokasi yang membutuhkan perhatian serius karena mengalami penumpukan lumpur.
“Program ini berupa rehabilitasi terhadap kerusakan yang terjadi, bukan pembangunan pasar baru. Saat ini prosesnya sedang memasuki tahap pelelangan dan diharapkan segera berlanjut ke penandatanganan kontrak. Seluruh pekerjaan ditargetkan selesai pada 2026,” jelasnya.
Kedua, melalui Kementerian Perindustrian, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp50 miliar untuk membantu 900 industri kecil (IK) terdampak bencana. Jumlah tersebut merupakan bagian dari sekitar 2.000 industri kecil yang sebelumnya diusulkan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
Bantuan diberikan dalam bentuk pelatihan peningkatan kapasitas usaha dan peralatan produksi. Kegiatan pelatihan saat ini berlangsung di Hotel Diana, Lhokseumawe, dan MK Hotel, Lhoksukon. Sementara bantuan peralatan masih dalam tahap verifikasi kementerian dan ditargetkan disalurkan tahun ini.
Adapun sektor usaha penerima manfaat mencakup industri batu bata, konveksi, pandai besi, produksi garam, serta usaha kuliner dan kue tradisional. Pelaku industri batu bata juga direncanakan memperoleh dukungan hand tractor yang dapat dimanfaatkan secara bersama untuk meningkatkan kapasitas produksi.
Setiap pelaku industri kecil berpeluang menerima bantuan peralatan dengan nilai maksimal Rp50 juta sesuai ketentuan program dan hasil verifikasi kementerian.
Ketiga, melalui program Bantuan Presiden (Banpres) dari Kementerian UMKM, sebanyak lebih dari 12.000 pelaku UMKM terdampak di Aceh Utara menjadi sasaran bantuan tunai sebesar Rp3 juta per penerima. Total anggaran program ini diperkirakan mencapai Rp36 miliar.
Kusairi menyebutkan, pencairan bantuan mulai dilakukan pada Senin (16/11/2026) melalui Bank Aceh. Penerima diminta mendatangi kantor Bank Aceh terdekat untuk melengkapi persyaratan administrasi, termasuk Nomor Induk Berusaha (NIB) dan dokumen pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM).
Selain tiga program tersebut, Aceh Utara juga mengusulkan dukungan tambahan berupa dua unit mesin produksi bata ringan dan satu unit mesin penyuling nilam untuk pengembangan usaha masyarakat.
Kusairi mengatakan, berbagai program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Bupati Aceh Utara agar perangkat daerah aktif membangun komunikasi dan memperjuangkan dukungan kementerian terkait. Usulan disusun berdasarkan kebutuhan pemulihan daerah pascabencana dan dokumen perencanaan rehabilitasi serta rekonstruksi.
“Sebagian dari usulan yang kita sampaikan kepada kementerian sudah mulai mendapatkan dukungan pada 2026. Ini merupakan hasil koordinasi dan kerja sama lintas kementerian untuk membantu masyarakat Aceh Utara bangkit setelah bencana,” ujarnya.
Ia menegaskan, seluruh bantuan tersebut dikelola dan disalurkan langsung oleh kementerian terkait. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam hal ini berperan mengusulkan, memfasilitasi, dan memastikan masyarakat terdampak menjadi penerima manfaat.
Meski demikian, realisasi program masih harus dikawal agar bantuan tepat sasaran, tepat waktu, dan benar-benar berdampak terhadap kebangkitan ekonomi masyarakat. Mengingat seluruh kegiatan menggunakan anggaran tahun 2026, percepatan pelaksanaan menjadi penting agar pemulihan pasar dan usaha masyarakat tidak kembali tertunda.
“Seluruh program tersebut sudah tercantum dalam DIPA 2026 dan sedang dalam proses realisasi. Kita berharap semua dapat terlaksana sesuai jadwal sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” tutup Kusairi. (arm/ra)
Tidak ada komentar