Pansel Umumkan Hasil Lelang 14 Jabatan Pemko Lhokseumawe, Ini Daftar Pesertanya
RAKYAT ACEH | LHOKSEUMAWE – Persaingan merebut 14 jabatan pimpinan tinggi (JPT) Pratama atau setara eselon II.b di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe terus bergulir. Panitia Seleksi (Pansel) resmi mengumumkan nama-nama peserta yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dan lolos penelusuran rekam jejak.
Pengumuman tersebut menjadi pintu masuk bagi para kandidat untuk mengikuti tahapan seleksi lanjutan, mulai dari uji kompetensi, presentasi makalah hingga wawancara. Hasil akhir nantinya akan menentukan siapa yang berpeluang mengisi 14 posisi strategis dalam struktur pemerintahan kota.
Penetapan hasil seleksi administrasi itu tertuang dalam Pengumuman Nomor 02/PANSEL JPT/2026, yang ditandatangani Ketua Pansel, A. Haris, S.Sos., M.Si., di Lhokseumawe, Jumat (13/11/2026).
Dokumen tersebut diperoleh Rakyat Aceh melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe, Taruna Putra Satya, S.IP., M.A.P., pada Jumat malam.
Sebelumnya, Pemko Lhokseumawe membuka seleksi terbuka sejak akhir Oktober 2026 untuk mengisi 14 formasi jabatan, meliputi kepala dinas, kepala badan, asisten sekretariat daerah, sekretaris DPRK hingga staf ahli wali kota.
Komposisi pelamar memperlihatkan dominasi aparatur dari lingkungan Pemko Lhokseumawe. Namun, kompetisi juga diikuti sejumlah kandidat dari instansi lain, termasuk Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten Pidie dan Poltekkes Aceh.
14 Formasi, Berikut Daftar Peserta yang Lolos
Berdasarkan lampiran pengumuman Pansel, berikut nama-nama peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi dan penelusuran rekam jejak pada masing-masing jabatan:
1. Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat (5 orang):
Heri Maulana, Mirdha Ihsan, Faisal, Noviyanti Rahmi dan Muliya Fika.
2. Kepala Dinas Pertanahan (7 orang):
Nurliana, Muhammad Rifyalsyah, Siti Nurlizzah, Furqan, Muhammad Ridhwan, Noviyanti Rahmi dan Zamzami.
3. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (7 orang):
Ricco Andrian, Zainal Abidin, Muhammad Ridwan, Furqan, Armansyah Putra, Lissa Yoesfianda dan Diana Rosa.
4. Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik (5 orang):
Indri Wulandari, Faisal, Tri Hariyadi Mulyono, Abdul Hadi dan Satria Zulfantri.
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (6 orang):
Khairul Hafidhi, Nurliana, Romi, Teuku Rio Hamdallah, Era Fitriani dan Zahniar.
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (9 orang):
Khairul Hafidhi, Maimun, Zakaria, Najmah Suraiya, Amri, Afriani, Muhammad Rifyalsyah, Siti Nurlizzah dan Teuku Kamaruzzaman.
7. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (6 orang):
Ricco Andrian, Marzuki, Arman Ayadi, Lissa Yoesfianda, Romi dan Diana Rosa.
8. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (10 orang):
Satria Zulfantri, Nurlina, Maimun, Mirodiyatun Resinuridayati, Marzuki, Malia Safriani, Najmah Suraiya, Zahniar, T. Azwarhi dan Teuku Kamaruzzaman.
9. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (7 orang):
Yulizar, Afriani, Tri Hariyadi Mulyono, Amru, Mirdha Ihsan, Zamzami dan Misbahul Jannah.
10. Kepala Dinas Kesehatan (9 orang):
Teuku Muhammad Fachruzzaman, Teuku Chik Mohamed Iqbal Fauriza, Zakaria, Anda Syahputra, Heri Maulana, Zainal Abidin, Milla Yoesfianda, Misbahul Jannah dan Morinawati.
11. Staf Ahli Wali Kota Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan (8 orang):
Amri, Yulizar, Indri Wulandari, Malia Safriani, Teuku Muliadi, Mukhsin, Amru dan Fadli.
12. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kota (4 orang):
Nining Sallina, Teuku Muliadi, Muhammad Ridhwan dan Armansyah Putra.
13. Kepala Dinas Sosial (8 orang):
Nurlina, Mirodiyatun Resinuridayati, Nining Sallina, Teuku Muhammad Fachruzzaman, Muhammad Ridwan, Milla Yoesfianda, Muliya Fika dan Morinawati.
14. Asisten Perekonomian dan Pembangunan (5 orang):
Arman Ayadi, Abdul Hadi, Mukhsin, Teuku Rio Hamdallah dan Era Fitriani.
Assessment Digelar 18–20 November
Setelah dinyatakan lolos administrasi dan penelusuran rekam jejak, seluruh kandidat diwajibkan mengikuti uji kompetensi atau Assessment Centre (Psychometry) pada 18–20 November 2026.
Kegiatan tersebut dijadwalkan mulai pukul 08.00 WIB di Aula Lantai II Hotel Grand Sydney, Jalan Perdagangan Nomor 88, Lhokseumawe.
Tahapan berikutnya berupa presentasi makalah dan wawancara yang akan berlangsung pada 24–26 November 2026, mulai pukul 08.00 WIB di Oproom Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe, Jalan Merdeka Nomor 2.
Pansel juga menetapkan batas akhir penyerahan dokumen makalah dan bahan presentasi pada 21 November 2026 pukul 16.30 WIB melalui sekretariat panitia.
Persyaratan Khusus Jadi Perhatian
Selain tahapan pengujian kompetensi dan wawancara, pengumuman Pansel turut memuat sejumlah persyaratan tambahan yang wajib dipenuhi peserta.
Pada hari pertama uji kompetensi, Rabu (18/11/2026), seluruh peserta diwajibkan membawa Surat Keterangan Bebas Narkoba beserta hasil pemeriksaan laboratorium dari Badan Narkotika Nasional (BNN).
Persyaratan lainnya mencakup Surat Keterangan Salat Subuh Berjemaah dari imam masjid, gampong atau meunasah bagi peserta laki-laki. Sementara peserta perempuan diwajibkan membawa Surat Keterangan Mengikuti Pengajian Majelis Taklim di meunasah atau gampong.
Ketentuan tersebut menjadi bagian dari persyaratan tambahan yang dicantumkan dalam Lampiran III pengumuman seleksi.
Pansel menegaskan, peserta yang tidak menghadiri salah satu tahapan seleksi akan dinyatakan gugur dari proses seleksi terbuka tersebut.
Publik Diberi Ruang Melaporkan Rekam Jejak Kandidat
Di sisi lain, Pansel membuka ruang partisipasi masyarakat untuk menyampaikan informasi maupun laporan terkait rekam jejak, integritas dan kepemimpinan para peserta.
Masukan publik dapat disampaikan melalui alamat surat elektronik inkabkpp@gmail.com.
Keterlibatan masyarakat tersebut menjadi salah satu aspek yang patut diperhatikan dalam proses seleksi, mengingat jabatan yang diperebutkan merupakan posisi strategis yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Dengan masuknya proses seleksi ke tahapan assessment, presentasi dan wawancara, perhatian kini tertuju pada bagaimana Pansel menilai kapasitas, kompetensi, integritas serta kesesuaian pengalaman para kandidat dengan jabatan yang dilamar.
Transparansi proses dan objektivitas penilaian menjadi hal penting agar pengisian 14 jabatan tersebut benar-benar menghasilkan pejabat yang mampu menjawab kebutuhan organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dalam pengumuman itu, Pansel juga menegaskan bahwa keputusan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. (arm/ra)
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar