Kolaborasi, Pendampingan, dan Digitalisasi: Tiga Sumbu Penggerak Daya Saing UMKM

waktu baca 4 menit

Kamis, 21 Mei 2026 15:29 33 redaksi

Prof. Dr. Apridar, S.E., M. Si.

Oleh : Prof. Dr. Apridar, S.E., M. Si.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Dewan Pakar Serikat Islam Aceh

Baca Juga

22 jam lalu

Warga Putri Betung Diserang Harimau

4 redaksi

Namun, kontribusi besar ini tidak diimbangi dengan daya saing yang memadai. Kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional masih terbatas, hanya sekitar 15,7 persen. Di tingkat domestik, kondisi bisnis UMKM justru menunjukkan tanda-tanda stagnasi. Survei Mandiri 2025 mencatat 36 persen pelaku UMKM mengalami stagnasi omzet. Lebih mengkhawatirkan lagi, 15 persen responden menyatakan kondisi usahanya memburuk.

Akar masalahnya kompleks. Daya beli masyarakat melemah. Akses pembiayaan masih sulit. Literasi digital rendah. Produk impor membanjiri pasar domestik. Pelaku UMKM juga menghadapi kendala dalam hal perizinan, seperti HAKI, SNI, dan BPOM yang rumit.

Untuk keluar dari jeratan masalah ini, diperlukan pendekatan sistematis yang melibatkan tiga pilar utama: kolaborasi lintas sektor, pendampingan berkelanjutan, dan akselerasi digital.

Pilar Pertama: Kolaborasi Lintas Sektor

Tidak ada satu pihak pun yang bisa menyelesaikan persoalan UMKM sendirian. Pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan komunitas harus bergerak bersama. Program APINDO UMKM Merdeka merupakan contoh nyata pendekatan multi-stakeholder partnership. Program ini menghubungkan dunia usaha, pemerintah, kampus, lembaga keuangan, dan komunitas untuk memberikan akses setara terhadap informasi, pembiayaan, teknologi, serta pendampingan bisnis.

Kolaborasi lintas kementerian juga mulai terlihat. Program Piloting Nasional 1001 Pusat Pameran UMKM atau “Pasar Seribu Satu Malam” mengintegrasikan aspek pembiayaan, pelatihan, pemasaran, dan permodalan dalam satu wadah terpadu.

Di tingkat eksekutif, Presiden Prabowo Subianto mendorong implementasi sistem satu data terintegrasi bernama Sapa UMKM. Sistem ini dirancang untuk mempermudah berbagai layanan bagi pelaku usaha. Langkah ini penting untuk mengatasi fragmentasi data dan kebijakan yang selama ini menghambat pengembangan UMKM.

Pilar Kedua: Pendampingan Berkelanjutan

Pendampingan bukan sekadar pelatihan satu kali. Pendampingan adalah proses panjang yang membangun kapasitas secara bertahap. Kementerian UMKM menunjukkan komitmen serius dalam hal ini. Sepanjang tahun 2025, Kementerian mendampingi 936 wirausaha. Proses pendampingan ini melibatkan 41 kolaborator, 44 pendamping, dan 35 pemangku kepentingan dari berbagai lembaga.

Pendekatan yang inklusif juga menjadi perhatian. Pendampingan khusus diberikan kepada wirausaha perempuan dan penyandang disabilitas untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan akses pemasaran digital.

Di daerah, program pemberdayaan berbasis komunitas seperti Kampung Madani dari PNM telah hadir di 20 titik di seluruh Indonesia. Program ini memberikan manfaat kepada 4.603 warga. Di Jawa Timur, kerja sama Kementerian UMKM dengan pemerintah provinsi mencakup pelatihan bagi 4.649 peserta, pendampingan oleh 198 tenaga pendamping, serta inkubasi bagi 75 tenant.

Pendampingan yang intensif dan terstruktur seperti ini mampu mengubah perilaku pelaku UMKM. Mereka tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi juga didampingi dalam menerapkan pengetahuan tersebut ke dalam praktik bisnis sehari-hari.

Pilar Ketiga: Akselerasi Digital untuk Lompatan Daya Saing

Digitalisasi bukan sekadar tren. Digitalisasi adalah keharusan. Ketua Tim Implementasi Gim Kementerian Komunikasi dan Digital, Tita Ayuditya Surya, menegaskan bahwa digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan bagi UMKM agar tetap relevan dan berdaya saing.

Data menunjukkan tren positif. Dari total 64,2 juta UMKM, sekitar 25 juta pelaku usaha telah terhubung ke ekosistem e-commerce. Penggunaan QRIS juga melonjak. Hingga Semester I 2025, pengguna QRIS mencapai 57 juta dengan 39,3 juta merchant, di mana 93,16 persen di antaranya adalah UMKM. Transaksi yang dihasilkan mencapai 6,05 miliar transaksi senilai sekitar Rp579 triliun.

Dampak digitalisasi terhadap pendapatan UMKM nyata. Endang Hariyanti, pemilik usaha makanan rumahan Cemal-Cemil, mengalami lonjakan omzet hingga 40 persen setelah aktif mempromosikan produknya secara online.

Pemerintah terus memperkuat ekosistem digital. Penerbitan POJK No. 19/2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM menyederhanakan syarat kredit dan membuka kanal pembiayaan berbasis teknologi. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dialokasikan sebesar Rp300 triliun pada 2025. Pemerintah juga meluncurkan skema Kredit Investasi Padat Karya senilai Rp20 triliun (sekitar US$1,19 miliar).

Perusahaan teknologi juga mengambil peran. Kadin meluncurkan program nasional “Go Digital 2025” untuk mempercepat transformasi digital UMKM di seluruh provinsi. Telkom mengembangkan solusi AI untuk UMKM melalui platform IndiBiz.

Menyatukan Tiga Pilar untuk Hasil Maksimal

Kolaborasi tanpa pendampingan hanya akan menghasilkan program yang dangkal. Pendampingan tanpa digitalisasi hanya akan mempertahankan status quo. Digitalisasi tanpa kolaborasi akan menciptakan kesenjangan baru.

Ketiga pilar harus berjalan simultan. Kolaborasi menyediakan sumber daya dan jejaring. Pendampingan memastikan pelaku UMKM mampu memanfaatkan sumber daya tersebut. Digitalisasi menjadi instrumen untuk melipatgandakan dampak dari setiap intervensi.

Pemerintah telah menetapkan target ambisius: rasio kewirausahaan nasional mencapai 3,6 persen pada 2029 dan 8 persen pada 2045. Target ini hanya bisa dicapai jika ketiga pilar dijalankan secara konsisten dan terintegrasi.

Sudah saatnya kita meninggalkan pendekatan parsial. Kolaborasi, pendampingan, dan digitalisasi bukanlah opsi tambahan. Ketiganya adalah fondasi utama untuk membangun daya saing UMKM Indonesia yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan.