Pemerhati pendidikan dan kebijakan publik Aceh, Fahrul Razi, mengapresiasi sejumlah program Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh. FOR RAKYAT ACEH.RAKYAT ACEH | ACEH UTARA – Investasi sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu pekerjaan penting dalam pembangunan Aceh. Di tengah tantangan pendidikan, ketenagakerjaan, dan reformasi birokrasi, program peningkatan kompetensi dituntut tidak sekadar terlaksana, tetapi juga mampu menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat.
Pemerhati pendidikan dan kebijakan publik Aceh, Fahrul Razi, mengapresiasi sejumlah program Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh, mulai dari Language Training for Academic Purpose Test (LTAPT) 2026, beasiswa peningkatan kompetensi guru SMK, hingga pengembangan Aceh Corporate University dan aplikasi Human Capital Development Plan (HCDP).
Namun, menurut Fahrul, apresiasi tersebut perlu diiringi evaluasi yang objektif, transparan, dan berkelanjutan. Keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah peserta, pelatihan, atau sertifikat yang diterbitkan, melainkan dari peningkatan kompetensi dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Pembangunan Aceh tidak boleh hanya berorientasi pada infrastruktur. Kualitas generasi muda, kompetensi guru, dan profesionalisme aparatur juga harus menjadi prioritas. Yang terpenting, hasilnya harus bisa diukur dan dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Ia menilai, program peningkatan kompetensi guru SMK perlu diselaraskan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri agar lulusan memiliki keterampilan yang relevan dengan pasar kerja. Sementara itu, pengembangan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) harus berdampak langsung pada efektivitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik.
Fahrul juga menekankan pentingnya pemerataan akses bagi masyarakat di seluruh kabupaten dan kota di Aceh. Kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga sertifikasi, serta dunia industri dinilai perlu diperkuat agar program pengembangan SDM tidak berhenti pada kegiatan administratif, tetapi menghasilkan peluang pendidikan, pekerjaan, dan peningkatan daya saing.
Ia turut menyoroti pentingnya keterbukaan informasi dalam pengelolaan program BPSDM Aceh. Transparansi mengenai sasaran, mekanisme seleksi, penggunaan anggaran, hingga hasil evaluasi dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik.
“Program yang baik harus dilanjutkan dan diperbaiki berdasarkan hasil evaluasi. Masyarakat berhak mengetahui sejauh mana program tersebut memberi manfaat, siapa yang memperoleh kesempatan, dan apa hasil yang dicapai,” tegasnya, kepada Rakyat Aceh, Ahad (18/10).
Menurut Fahrul, upaya pengembangan SDM tersebut perlu berjalan searah dengan visi Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dan Wakil Gubernur Fadhlullah (Dek Fadh) dalam mewujudkan Aceh yang Islami, maju, bermartabat, dan berkelanjutan.
Ia berharap BPSDM Aceh terus memperkuat inovasi dengan menjadikan pemerataan kesempatan, transparansi, dan dampak terukur sebagai tolok ukur utama.
“Keberhasilan investasi SDM bukan ditentukan oleh banyaknya program yang diluncurkan, tetapi oleh perubahan nyata yang dihasilkan bagi masyarakat dan masa depan Aceh,” pungkasnya.(arm/ra)
Tidak ada komentar