Langkah Konkret Penguatan Ketahanan Pangan serta Daya Beli Masyarakat
Prof. Dr. Apridar, S.E., M. Si.Oleh: Prof. Dr. Apridar, S.E., M. Si.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis USK serta Sekretaris Umum ICMI Orwil Aceh
apridar@usk.ac.id
Bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh pada akhir 2025 menyisakan persoalan panjang. Banjir merusak lahan pertanian, memutus konektivitas distribusi, dan mengancam daya beli warga. Pemerintah tidak bisa hanya berhenti pada penyaluran bantuan darurat. Pasca bencana, langkah konkret harus menyentuh akar masalah: pasokan pangan yang tersendat dan harga yang melambung.
Data Dinas Pangan Aceh menunjukkan realisasi hingga Oktober 2026. Program Fasilitasi Distribusi Pangan atau FDP telah berjalan 31 kali. Gerakan Pangan Murah atau GPM terealisasi 43 kali. Total ada 74 kegiatan intervensi pasar yang menyasar wilayah terdampak bencana. Angka ini bukan sekadar laporan seremonial. Ada konsekuensi nyata pada harga dan akses pangan masyarakat.
Memotong Biaya Logistik
Persoalan utama pascabencana adalah distribusi. Jalan rusak dan jembatan putus membuat pasokan dari daerah surplus ke daerah defisit menjadi mahal. Biaya angkut yang tinggi otomatis mendorong harga eceran naik. Di sinilah FDP bekerja. Pemerintah menanggung ongkos angkut komoditas strategis dari distributor hingga pengecer di kabupaten terdampak.
Contohnya di Bener Meriah. Pada April 2026, sebanyak 12 ton gula konsumsi didistribusikan melalui skema subsidi ongkos angkut. Pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi Rp20.000 per kilogram. Tanpa subsidi, harga gula di wilayah pedalaman Gayo bisa jauh lebih tinggi karena jarak dan kondisi jalan yang menantang.
Di Aceh Barat, 60 ton gula didistribusikan dengan pola serupa. Harga jual di tingkat konsumen ditargetkan turun ke kisaran Rp18.000 hingga Rp19.000 per kilogram. Sebelumnya, harga bergerak di angka Rp20.000 sampai Rp22.000. Selisih dua hingga tiga ribu rupiah per kilogram memang terlihat kecil. Namun, bagi rumah tangga penerima manfaat, angka itu berarti pada akhir bulan.
FDP tidak hanya untuk gula. Dinas Pangan Aceh mencatat distribusi 198,4 ton gula dan 50.380 papan telur ayam ras menjelang Idulfitri 2026. Pola yang sama diulang karena persoalannya identik: barang ada, tetapi biaya membawanya ke konsumen terlalu mahal.
Gerakan Pangan Murah sebagai Jaring Pengaman
Jika FDP memperbaiki sisi pasokan, GPM menyasar sisi permintaan. Program ini menyediakan paket sembako bersubsidi langsung ke masyarakat. Harganya jauh di bawah pasar karena pemerintah menanggung sebagian biaya.
Di Banda Aceh, pasar murah yang digelar Oktober 2026 menawarkan paket berisi beras 10 kilogram, minyak goreng 2 liter, gula 1 kilogram, dan telur 30 butir seharga Rp207.000. Harga normal paket serupa mencapai Rp287.000. Pemko Banda Aceh mensubsidi Rp80.000 per paket.
Skema serupa berjalan di Meulaboh pada Maret 2026. Sedikitnya 600 paket sembako murah disediakan bagi warga. Sekda Aceh saat itu menyatakan terang-terangan bahwa pascabencana telah melumpuhkan banyak konektivitas sehingga distribusi beras, telur, dan minyak goreng sempat terhambat. GPM hadir sebagai jawaban jangka pendek atas persoalan tersebut.
Kritik yang sering muncul adalah bahwa GPM hanya bersifat sementara. Masyarakat membeli murah sehari, lalu kembali menghadapi harga normal esok hari. Kritik ini valid. Namun, dalam konteks pascabencana, fungsi GPM bukan menggantikan mekanisme pasar. GPM berperan sebagai bantalan agar daya beli tidak jatuh terlalu dalam saat pemulihan belum tuntas.
Cadangan Pangan yang Menopang Kedaruratan
Di balik layar, ada instrumen yang jarang dibicarakan tetapi krusial: Cadangan Beras Pemerintah untuk bencana alam atau CBP Bencal. Badan Pangan Nasional mencatat Aceh memperoleh pagu alokasi tertinggi, yaitu 16,3 ribu ton dari total 23,6 ribu ton untuk tiga provinsi terdampak. Stok di gudang Bulog Siron, Aceh Besar, dinyatakan aman untuk mendukung program pascabencana.
Laporan penyaluran hingga awal 2026 menunjukkan distribusi CPPA dan Bencal mencapai 145 ton ke 18 kabupaten dan kota. Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara mendapat tambahan alokasi pada 2026 dengan total 34,8 ton. Penambahan ini spesifik menyasar daerah yang masih membutuhkan intervensi setelah banjir 2025.
Angka-angka ini penting untuk diletakkan dalam konteks yang tepat. Cadangan pangan bukan solusi permanen. Cadangan pangan adalah jaring pengaman terakhir ketika pasar gagal berfungsi karena bencana. Yang menentukan keberhasilan jangka panjang adalah bagaimana produksi lokal pulih.
Pemulihan Produksi Tidak Bisa Ditunda
Pemerintah sudah mengidentifikasi kerusakan sektor pangan pasca banjir. Lebih dari 30.000 hektare tambak udang dan bandeng terdampak. Revitalisasi sawah membutuhkan perbaikan irigasi dan pembersihan endapan lumpur. Menteri Koordinator Bidang Pangan menegaskan pemulihan sektor pangan sebagai prioritas, termasuk penyaluran Jaminan Hidup bagi warga selama masa pemulihan.
Namun, pemulihan produksi membutuhkan waktu. Sawah yang tertimbun lumpur tidak bisa langsung ditanami. Tambak yang rusak butuh perbaikan infrastruktur. Dalam masa transisi inilah FDP, GPM, dan cadangan pangan berperan. Ketiganya bukan program yang berdiri sendiri. Mereka adalah rangkaian yang saling menopang: cadangan pangan untuk kedaruratan, FDP untuk memperbaiki distribusi, dan GPM untuk menjaga daya beli.
Yang perlu diawasi adalah konsistensi. Data realisasi hingga Oktober 2026 menunjukkan 31 kali FDP dan 43 kali GPM. Angka ini harus dibandingkan dengan rencana tahunan. Jika realisasi meleset jauh dari target, maka klaim keberhasilan perlu dipertanyakan. Transparansi anggaran dan ketepatan sasaran penerima manfaat menjadi ukuran yang lebih jujur daripada sekadar jumlah kegiatan.
Catatan Kritis
Aceh memiliki keunggulan yang sering terlewat dalam diskusi ketahanan pangan: produksi lokal yang kuat. Beras Aceh bukan hanya cukup untuk kebutuhan sendiri, tetapi juga menyumbang surplus. Persoalannya bukan pada kemampuan memproduksi, melainkan pada kemampuan mendistribusikan dan menjaga stabilitas harga.
Program FDP dan GPM menyentuh persoalan itu secara langsung. Subsidi ongkos angkut memotong biaya yang selama ini membebani konsumen. Pasar murah memberi ruang bagi rumah tangga terdampak untuk tetap makan dengan layak. Cadangan pangan memastikan tidak ada wilayah yang benar-benar kehabisan stok.
Tetapi keberlanjutan program-program ini bergantung pada dua hal. Pertama, kualitas data penerima manfaat. Jika sasaran meleset, program sebagus apa pun akan gagal. Kedua, koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, Bulog, dan aparat penegak hukum untuk mencegah penyelewengan. Distribusi gula dan beras bersubsidi selalu rawan permainan di tingkat pengecer.
Pasca bencana bukan hanya soal membangun kembali rumah dan jalan. Pasca bencana adalah soal memastikan dapur warga tetap mengepul, harga kebutuhan pokok tidak mencekik, dan petani serta nelayan bisa kembali bekerja. Langkah konkret sudah ada di atas kertas. Yang dibutuhkan sekarang adalah eksekusi yang disiplin dan pengawasan yang ketat. Tanpa itu, ketahanan pangan hanya akan menjadi frasa dalam laporan tahunan.
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar