Pertalite Langka Jelang Tahun Baru Islam, Warga Lhokseumawe Dipaksa Beli Pertamax

RAKYAT ACEH | LHOKSEUMAWE – Menjelang peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dilaporkan kosong di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Lhokseumawe, Senin (15/6/2026).

Baca Juga

1 hari  lalu

Balai Pengajian Anak Yatim Roboh Diterjang Banjir, TNI Bangun Kembali Lebih Megah di Aceh Utara

8 redaksi

Akibat kelangkaan tersebut, masyarakat pengguna sepeda motor maupun mobil terpaksa membeli BBM non-subsidi jenis Pertamax dengan harga Rp16.650 per liter untuk memenuhi kebutuhan transportasi sehari-hari.

Pantauan di lapangan menunjukkan stok Pertalite tidak tersedia di beberapa SPBU, di antaranya SPBU Kota Lhokseumawe dan SPBU Simpang Kuta Blang.

Baca Juga

6 hari  lalu

Puting Beliung Terjang Dayah Penghafal Al-Qur’an di Lhokseumawe, Atap Mushalla Putri Rusak Parah

29 redaksi

“Pertalite kosong, Bang. Pasokan dari Pertamina belum masuk,” ujar salah seorang petugas pengisian BBM di SPBU Simpang Kuta Blang.

Keterangan serupa disampaikan petugas di SPBU Kota Lhokseumawe. Menurutnya, saat ini hanya BBM jenis Pertamax yang tersedia untuk masyarakat.

“Yang tersedia hanya Pertamax. Untuk Pertalite masih kosong karena pasokan belum masuk,” katanya.

Kondisi tersebut memicu keluhan dari sejumlah warga. Mereka mengaku terbebani karena harus membeli BBM dengan harga yang lebih tinggi di tengah kebutuhan mobilitas yang tetap berjalan.

“Kami berharap pasokan Pertalite segera normal kembali karena masyarakat sangat bergantung pada BBM bersubsidi ini,” ujar Ardi (45) seorang warga Kecamatan Banda Sakti Lhokseumawe kepada Rakyat Aceh, Senin (15/6).

Kelangkaan Pertalite yang terjadi menjelang momentum Tahun Baru Islam ini juga memunculkan harapan agar pihak terkait, termasuk PT Pertamina Patra Niaga, segera memberikan penjelasan mengenai penyebab keterlambatan distribusi serta langkah-langkah penanganan yang dilakukan.

Masyarakat juga meminta Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) turut mengawasi distribusi BBM bersubsidi agar kebutuhan masyarakat tidak terganggu. (arm/ra)