Rekonstruksi Pascabanjir dengan Menekan Inflasi Daerah dan Menjaga Daya Beli Masyarakat Aceh

Oleh: Prof. Dr. Apridar, S.E., M. Si.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis USK serta Ketua Dewan Pakar ICMI Orwil Aceh

Baca Juga

5 hari  lalu

Sukses Kelola Tiga Unit Usaha, BUMG Gampong Leu Ue Raih Apresiasi Kemendesa PDT

21 redaksi

apridar@usk.ac.id

Banjir bandang dan bencana hidrometeorologi lainnya melanda beberapa kabupaten di Aceh pada akhir 2025. Bencana ini merusak lahan pertanian, jalur distribusi, dan akses pasar. Akibatnya, pasokan pangan terganggu. Harga melonjak. Daya beli masyarakat terancam runtuh.

Baca Juga

4 hari  lalu

Tinjau Jalan IJD di Kembang Tanjong Wagub Aceh Dorong Perbaikan Infrastruktur

14 redaksi

Pemerintah Aceh melalui Dinas Pangan merespons dengan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) tahun 2026. Fokus utama R3P bukan hanya membangun fisik infrastruktur. Lebih dari itu, R3P menargetkan stabilisasi inflasi dan perlindungan daya beli. Dua instrumen utama yang dijalankan: Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP).

Data yang disampaikan dalam rapat DPRA pada 5 Mei 2026 menunjukkan adanya kemajuan signifikan. Namun masih banyak pekerjaan rumah. Opini ini akan mengupas secara empiris, sistematis, dan logis apakah rekonstruksi pascabanjir di Aceh sudah berhasil menekan inflasi dan menjaga daya beli.

Tren Inflasi Aceh: Dari Lonjakan ke Penurunan

Berdasarkan laporan Dinas Pangan Aceh, inflasi year on year (y on y) provinsi Aceh pada Januari 2026 tercatat 6,69%. Angka ini tinggi. Kemudian naik lagi ke puncaknya 6,94% di Februari 2026. Dua bulan pertama menunjukkan tekanan harga yang berat.

Memasuki Maret 2026, inflasi turun menjadi 5,31%. April 2026 semakin melandai ke 3,88%. Penurunan ini cepat. Dalam kurun tiga bulan (Februari ke April), inflasi turun 3,06 poin persentase.

Namun kita perlu teliti. Inflasi bulanan (month to month) April 2026 masih positif 0,23%. Artinya secara bulanan harga masih naik tipis. Yang menarik, inflasi tahun berjalan (year to date) Januari–April justru deflasi 0,11%. Ini indikasi bahwa harga awal tahun sangat tinggi, lalu turun drastis sehingga secara akumulasi lebih rendah dari awal tahun.

Kelompok pengeluaran yang paling menyumbang inflasi adalah makanan, minuman, dan tembakau. Andilnya mencapai 1,59% terhadap inflasi y on y. Artinya, pangan masih menjadi sumber utama tekanan inflasi pascabanjir.

Gerakan Pangan Murah: Efektifkah?

Dinas Pangan mengalokasikan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp2 miliar untuk GPM. Plus Rp600 juta dari dana Otonomi Khusus. Per akhir April 2026, realisasi DAU baru 16,17% (Rp323,4 juta). Realisasi Otsus 29,16% (Rp175 juta). Angka ini rendah. Hanya seperlima dari total pagu yang terserap di empat bulan pertama.

GPM dilaksanakan di lima titik: Lhokseumawe, Aceh Barat, Aceh Tengah, Aceh Tamiang, dan Banda Aceh. Setiap daerah dua kali pelaksanaan pada April 2026. Komoditi yang digerakkan: beras premium 29.500 kg, minyak goreng 11.800 liter, gula pasir 11.800 kg, telur ayam ras 5.900 papan. Total subsidi yang disalurkan Rp323,4 juta.

Dampak langsung terlihat. Beras premium, gula konsumsi, dan telur ayam yang diprediksi naik justru mengalami penurunan harga. Hanya minyak kemasan yang naik karena kelangkaan Minyakita di pasar. Ini bukti bahwa GPM efektif untuk komoditi tertentu. Namun cakupannya masih terbatas. Hanya 5 dari 23 kabupaten/kota. Penyerapan anggaran rendah menunjukkan akselerasi perlu ditingkatkan.

Fasilitasi Distribusi Pangan: Solusi Atas Biaya Logistik

Tantangan terbesar Aceh pascabanjir adalah tidak ada produsen pangan strategis di dalam provinsi. Gula, minyak, dan sebagian beras berasal dari luar Aceh. Biaya logistik antar pulau sangat mahal. Distribusi terhambat jalan rusak akibat banjir.

Dinas Pangan meluncurkan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dengan dua sumber anggaran. DAU Rp600 juta, realisasi April 41,18% (Rp247 juta). Otsus Rp1 miliar, realisasi 22,35% (Rp223,5 juta). Fokus pada gula konsumsi.

Data menunjukkan intervensi FDP berhasil menurunkan harga gula. Di Banda Aceh dan Aceh Besar, harga gula turun dari Rp19.500 per kg menjadi Rp18.500. Di Aceh Barat dari Rp20.600 menjadi Rp18.383. Di Bener Meriah dari Rp20.000 menjadi Rp18.500. Di Aceh Tengah dari Rp20.000 menjadi Rp19.000. Penurunan ini nyata.

Mekanisme yang dipakai: Dinas Pangan bekerja sama dengan produsen terdekat di Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, subsidi ongkos angkut dilakukan bersama BUMN PT Pos. Langkah ini tepat. Memotong rantai distribusi dan menekan biaya.

Rencana Mei–Juni: Perlu Percepatan dan Perluasan

R3P menjadwalkan GPM periode Mei–Juni 2026 untuk 11 kabupaten/kota. Antara lain Banda Aceh, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Aceh Barat, Nagan Raya, Simeulue, Aceh Jaya, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Subulussalam, dan Aceh Singkil. Fokus komoditi bergeser ke telur dan daging ayam ras. Keputusan ini berdasarkan rapat koordinasi inflasi dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Aceh.

Sementara FDP gula konsumsi direncanakan 200 ton untuk Banda Aceh dan Aceh Besar, 60 ton Aceh Barat, 12 ton Bener Meriah, 12 ton Aceh Tengah. FDP minyak curah untuk Banda Aceh dan Aceh Besar masing masing 18 ton.

Volume ini cukup besar. Namun realisasi anggaran yang masih rendah (di bawah 50%) menimbulkan pertanyaan. Apakah Dinas Pangan mampu menyerap penuh dalam dua bulan ke depan? Perlu percepatan administrasi dan koordinasi dengan mitra produsen.

Analisis Logis: Rekonstruksi Pangan adalah Kunci Pemulihan Banjir

Teori inflasi menjelaskan bahwa gangguan sisi pasokan (supply shock) akibat banjir memicu kenaikan harga. Pemerintah harus melakukan intervensi sisi distribusi dan subsidi harga sementara. Aceh melakukan itu lewat GPM dan FDP. Data menunjukkan penurunan inflasi dari 6,94% ke 3,88% dalam dua bulan. Ini capaian yang baik.

Namun perlu diingat bahwa inflasi y on y 3,88% masih di atas target nasional (biasanya 2,5–3,5%). Tekanan masih ada. Deflasi year to date 0,11% menandakan harga beberapa komoditi sudah lebih rendah dari awal tahun. Tapi kenaikan bulanan April (0,23%) mengindikasikan bahwa pemulihan belum sepenuhnya kokoh.

Daya beli masyarakat Aceh sangat bergantung pada stabilitas harga pangan. Upah riil tidak tumbuh signifikan. Jika harga beras, gula, minyak, dan telur kembali melonjak, masyarakat miskin kota dan pedesaan akan terdampak parah. Banjir sudah merusak sumber penghidupan mereka. Rekonstruksi fisik rumah dan jalan harus dibarengi jaminan pangan terjangkau.

Rekomendasi Kebijakan

Pertama, percepat realisasi anggaran GPM dan FDP. Target serapan minimal 70% per Juni 2026. Kedua, tambah titik GPM di kecamatan terisolasi pascabanjir, misalnya Aceh Tenggara dan Gayo Lues. Ketiga, perkuat cadangan pangan daerah dengan membangun gudang buffer stock di wilayah barat dan timur Aceh. Keempat, perpanjang subsidi ongkos angkut lewat PT Pos hingga akhir 2026, jangan hanya Mei–Juni.

Kelima, ciptakan produsen lokal. Aceh tidak bisa terus bergantung pada Sumut. Bangun kerja sama dengan investor untuk pabrik gula rafinasi dan minyak goreng skala kecil di kawasan ekonomi khusus. Keenam, integrasikan data inflasi mingguan dari TPID ke dalam dashboard publik agar masyarakat bisa memantau harga.

Rekonstruksi pascabanjir bukan hanya soal semen dan besi. Rekonstruksi juga soal perut rakyat. Inflasi yang terkendali dan daya beli yang terjaga adalah fondasi pemulihan jangka panjang. Dinas Pangan Aceh telah memulai langkah tepat. Sekarang tinggal akselerasi, perluasan, dan keberlanjutan.

Aceh bisa bangkit lebih kuat pascabanjir. Buktinya, inflasi turun drastis dalam dua bulan. Tapi jangan berpuas diri. Ke depan, produksi pangan lokal harus menjadi prioritas utama. Dengan begitu, bencana berikutnya tidak lagi membuat harga pangan melambung tak terkendali.