Saatnya ICMI Berkontribusi untuk Aceh Bermartabat
Prof. dr. Apridar, S.E., M. Si.Oleh: Prof. Dr. Apridar, S.E., M. Si
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis USK serta Pimpinan Sidang Muswil ICMI Orwil Aceh
Aceh memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh provinsi lain di Indonesia. Syariat Islam menjadi pedoman hidup masyarakat. Qanun Jinayat diberlakukan. Wilayatul Hisbah bertugas mengawasi pelaksanaan syariat. Namun, keistimewaan ini belum sepenuhnya menjawab persoalan mendasar di Aceh. Kemiskinan masih tinggi. Kualitas pendidikan masih timpang. Ekonomi tumbuh lambat. Di titik inilah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Wilayah Aceh harus mengambil peran strategis.
Prof Mujiburrahman baru saja terpilih sebagai Ketua ICMI Orwil Aceh untuk periode 2026-2031 dalam Musyawarah Wilayah VIII ICMI Aceh yang berlangsung di Banda Aceh pada 12 September 2026. Pilihan ini bukan tanpa alasan. Mujiburrahman memimpin UIN Ar-Raniry dengan rekam jejak yang terukur. Kampus itu meraih Akreditasi Unggul pada Oktober 2023. Dalam Scimago Institutions Rankings 2026, UIN Ar-Raniry menempati peringkat kedua nasional untuk bidang hukum, peringkat 14 dunia untuk religious studies, dan peringkat satu di Indonesia untuk antropologi. Prestasi ini membuktikan kapasitas kepemimpinan akademik yang tidak perlu diragukan.
Namun, ICMI bukan sekadar organisasi akademik. ICMI adalah wadah cendekiawan Muslim yang harus menerjemahkan ilmu menjadi kerja nyata. Ketua MPW ICMI Aceh sebelumnya, Dr Taqwaddin, menegaskan bahwa cendekiawan tidak cukup hanya mengandalkan kecerdasan intelektual. Mereka harus menghadirkan kesantunan, keteladanan, dan kerja nyata yang memberi manfaat bagi masyarakat. Harapan ini sejalan dengan kebutuhan Aceh saat ini.
Persoalan Mendasar yang Menuntut Solusi
Data menunjukkan Aceh menghadapi tantangan serius. Indeks Modal Manusia Aceh pada 2025 berada di angka 0,537, di bawah rata-rata nasional 0,562. Artinya, anak yang lahir di Aceh diperkirakan hanya mencapai 53,7 persen dari potensi produktivitas idealnya ketika dewasa. Capaian pembelajaran siswa Aceh hanya berada di angka 54,3 dari skala ideal 84,5. Kemampuan literasi, numerasi, dan penalaran belum berkembang sebagaimana mestinya.
Dosen Fakultas Ekonomi Unimal Dr. Hendra Raza, menyoroti kesenjangan mutu pendidikan yang signifikan antarwilayah. Kelulusan siswa Aceh di perguruan tinggi negeri papan atas masih tertumpu pada sekolah favorit di Banda Aceh dan Lhokseumawe. Sekolah di daerah terpencil, pedalaman, dan kawasan 3T masih menghadapi kesenjangan tinggi. Aceh bukan hanya Banda Aceh. Aceh mencakup 23 kabupaten dan kota.
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Banda Aceh tercatat hanya 4,66 persen dan menunjukkan tren perlambatan, meskipun Indeks Pembangunan Manusia kota itu mencapai 89,55, salah satu yang tertinggi secara nasional. Ketimpangan antara capaian pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi riil menjadi persoalan yang perlu dijawab dengan kebijakan berbasis bukti.
Pelaksanaan syariat Islam juga menghadapi tantangan substantif. Sebuah kajian yuridis normatif yang terbit pada 2026 menemukan adanya kesenjangan antara standar pembuktian fikih klasik dan praktik peradilan Aceh kontemporer. Belum adanya mekanisme rehabilitasi yang terstruktur menunjukkan lemahnya orientasi pemidanaan terhadap tujuan perbaikan. Penegakan syariat membutuhkan pendekatan yang lebih selaras dengan nilai keadilan dan kemaslahatan.
Kontribusi yang Harus Diambil ICMI
ICMI Aceh tidak boleh berhenti sebagai organisasi tempat berkumpulnya para intelektual. Organisasi ini harus menjadi kekuatan yang mendorong perubahan. Ada beberapa bidang yang menuntut keterlibatan langsung ICMI.
Pertama, pendidikan. ICMI harus mendorong pemerataan mutu pendidikan di seluruh kabupaten dan kota. Program pelatihan guru, pengembangan kurikulum berbasis integrasi ilmu dan nilai keislaman, serta pendampingan sekolah di daerah terpencil menjadi prioritas. Pengalaman UIN Ar-Raniry dalam mengelola pendidikan tinggi dapat menjadi model yang direplikasi untuk pendidikan dasar dan menengah.
Kedua, ekonomi umat. ICMI perlu mendorong pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal. Sektor pertanian, perikanan, dan industri halal memiliki ruang besar yang belum tergarap optimal. Cendekiawan ICMI dapat menyusun kajian dan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat ekonomi masyarakat.
Ketiga, penguatan pelaksanaan syariat. ICMI dapat mengambil peran dalam mengawal proses revisi Qanun Jinayat dan sistem penegakannya agar lebih sesuai dengan prinsip maqashid al-syariah. Penelitian dan kajian akademik menjadi kontribusi yang khas dan dibutuhkan.
Keempat, tata kelola pemerintahan. ICMI dapat menjadi mitra kritis yang konstruktif bagi pemerintah Aceh dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Kolaborasi lintas sektor dibutuhkan untuk memastikan program pembangunan tepat sasaran.
Modal Kepemimpinan dan Agenda Kerja
Kepemimpinan Prof Mujiburrahman di ICMI Aceh memberikan modal penting. Ia memiliki jaringan akademik yang luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. UIN Ar-Raniry di bawah kepemimpinannya menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi di Malaysia, Jerman, dan Timur Tengah. Jaringan ini dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia Aceh.
Ia juga memiliki pemahaman mendalam tentang pendidikan Islam dan moderasi beragama. Karya-karyanya tentang pendidikan Islam, transformasi pembelajaran, serta relasi tradisi dan modernitas menjadi bekal intelektual yang relevan. Pengalaman organisasinya di Nahdlatul Ulama, Dewan Masjid Indonesia, dan ICMI sendiri menunjukkan kapasitas kepemimpinan yang teruji.
Namun, kepemimpinan saja tidak cukup. ICMI Aceh membutuhkan agenda kerja yang konkret, terukur, dan dapat dievaluasi. Muswil VIII ICMI Aceh telah membahas isu ketahanan pangan, ekonomi, tata kelola pemerintahan, dan kekhususan Aceh. Isu-isu ini harus diterjemahkan menjadi program kerja dengan target yang jelas dan indikator keberhasilan yang terukur.
Aceh Bermartabat sebagai Tujuan Bersama
Aceh bermartabat bukan sekadar slogan. Bermartabat berarti masyarakat Aceh hidup sejahtera, berpendidikan, dan menjalankan syariat Islam dengan penuh kesadaran. Bermartabat berarti tidak ada lagi ketimpangan antara kota dan desa, antara kawasan maju dan tertinggal. Bermartabat berarti kekhususan Aceh benar-benar membawa kemaslahatan bagi seluruh rakyat.
ICMI Aceh memiliki posisi strategis untuk mewujudkan cita-cita ini. Organisasi ini menghimpun cendekiawan dari berbagai bidang keilmuan. Mereka adalah ahli pendidikan, ekonomi, hukum, kesehatan, teknologi, dan agama. Kekuatan intelektual ini harus diorganisir dan diarahkan untuk menjawab persoalan nyata.
Prof Mujiburrahman pernah menyatakan bahwa lulusan perguruan tinggi harus memiliki daya saing global tanpa kehilangan akar nilai keislaman dan kearifan lokal . Prinsip ini relevan tidak hanya untuk lulusan universitas, tetapi juga untuk seluruh kebijakan pembangunan Aceh. Aceh perlu maju tanpa tercerabut dari akar sejarah dan budayanya.
Syariat Islam di Aceh bukan hanya hukum yang mengatur sanksi. Syariat adalah pedoman hidup yang mencakup aqidah, ibadah, dan syiar Islam . Pelaksanaannya harus membawa kemaslahatan, bukan sekadar penegakan aturan. Di sinilah peran cendekiawan Muslim dibutuhkan. Mereka harus memastikan bahwa pelaksanaan syariat berjalan selaras dengan tujuan-tujuan utama hukum Islam: melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
ICMI Aceh di bawah kepemimpinan Prof Mujiburrahman memiliki peluang untuk menjadi motor penggerak perubahan. Peluang ini harus dimanfaatkan dengan kerja nyata, bukan retorika. Masyarakat Aceh menunggu kontribusi yang berdampak. Saatnya ICMI membuktikan bahwa cendekiawan Muslim mampu menghadirkan solusi, bukan sekadar gagasan.
Aceh bermartabat dimulai dari kerja bersama. ICMI harus berada di depan.
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar