Inflasi dan Pengangguran melalui IPM: Jalan Mensejahterakan Masyarakat
Prof. dr. Apridar, S.E., M. Si.Oleh: Prof. Dr. Apridar, S.E., M. Si.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Ketua Dewan Pakar ICMI Orwil Aceh
apridar@usk.ac.id
Di sebuah pasar tradisional di Banda Aceh, seorang ibu paruh baya menghela napas panjang. Tangan keriputnya masih memegang beberapa ikat sayur yang harganya naik dua kali lipat dalam sebulan terakhir. “Dulu seribu rupiah bisa dapat tiga ikat bayam. Sekarang seribu hanya satu ikat,” keluhnya sambil menggesek uang receh di tangannya.
Cerita serupa terdengar dari pemuda lulusan universitas di Banda Aceh. Enam bulan telah berlalu sejak ia menyandang gelar sarjana. Puluhan lamaran kerja ia kirim. Hanya tiga yang dipanggil untuk wawancara. Semuanya berakhir dengan kalimat yang sama: “Maaf, posisi sudah terisi.”
Dua potret ini menggambarkan realitas yang dihadapi masyarakat Aceh saat ini. Inflasi yang melambung dan pengangguran yang menggunung bukanlah angka statistik belaka. Ia adalah kenyataan yang menyentuh dapur, mimpi, dan masa depan keluarga-keluarga di Tanah Rencong.
Data BPS Aceh mencatat tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2026 mencapai 5,88 persen. Ada 156.230 orang yang tidak memiliki pekerjaan. Jumlah ini meningkat 7.430 orang dibandingkan dengan Februari 2025. Di sisi lain, inflasi Aceh pada Januari 2026 menyentuh 6,69 persen secara tahunan. Ini yang tertinggi di Sumatra.
Dua angka itu bagaikan dua sisi mata uang yang sama-sama merugikan. Namun, apakah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus meningkat mampu menjadi jembatan emas yang mengubah tekanan menjadi kesejahteraan? Mari kita bedah dengan jujur.
Inflasi: Ketika Harga Naik, Harapan Merunduk
Bayangkan seorang nelayan di Pidie. Setiap pagi ia melaut. Hasil tangkapannya dijual di pinggir jalan. Ketika harga BBM naik, biaya operasionalnya ikut membengkak. Es untuk menyimpan ikan lebih mahal. Solar untuk perahu lebih mahal. Ia terpaksa menaikkan harga jual ikannya. Tapi pembeli mulai berkurang.
Inilah inflasi. Ia seperti ular yang melilit perekonomian kecil masyarakat.
Pada Desember 2025, inflasi Aceh tercatat 6,71 persen. Ini yang tertinggi secara nasional. Penyebab utamanya adalah kenaikan harga pangan. Beras, bawang merah, dan cabai merah menjadi komoditas yang paling menyumbang. Bencana hidrometeorologi akhir November 2025 yang mengganggu jalur distribusi memperparah keadaan. Jalan-jalan rusak. Pasokan terhambat. Harga melambung.
Memang, pada April 2026 inflasi turun menjadi 3,88 persen. Ini kabar baik. Namun, angka itu masih berada di atas rata-rata nasional yang hanya 2,42 persen. Artinya, masyarakat Aceh masih merasakan tekanan lebih berat dibandingkan dengan daerah lain.
Secara teori ekonomi, inflasi yang terkendali bisa menjadi stimulus. Kenaikan harga mendorong pengusaha memperluas produksi. Volume produksi bertambah. Pendapatan naik. Namun, inflasi tinggi justru memicu efek sebaliknya. Ia melemahkan daya beli, terutama bagi kelompok berpendapatan tetap dan rendah.
Data membuktikan hal ini. Nilai Tukar Petani (NTP) di Aceh pada Desember 2025 turun 0,93 persen dibanding November 2025. Ini berarti pendapatan petani tidak mampu mengejar laju kenaikan harga yang mereka hadapi. Mereka menjual hasil panen dengan harga rendah, tapi membeli kebutuhan dengan harga tinggi. Jerat inflasi benar-benar menjepit.
Pengangguran: Putusnya Rantai Kehidupan
Jika inflasi adalah tekanan, maka pengangguran adalah pukulan telak.
Pada November 2025, sebanyak 152.000 warga Aceh menganggur. Angka ini meningkat menjadi 156.230 orang pada Februari 2026. Yang memprihatinkan, mayoritas penganggur adalah anak muda berpendidikan. Mereka adalah lulusan SMA, diploma, dan sarjana yang gagal terserap oleh pasar kerja.
Saya bertemu dengan seorang pemuda di Lhokseumawe. Ia lulusan teknik sipil. Tiga tahun sudah ia menganggur. Setiap hari ia membantu ayahnya berjualan kopi di warung kecil. “Saya kuliah empat tahun, tapi sekarang hanya duduk di warung,” katanya dengan mata berkaca-kaca.
Cerita ini bukan anekdot semata. Ini adalah potret kegagalan sistem dalam menyelaraskan pendidikan dengan kebutuhan industri. Ironisnya, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menyerap 41,39 persen tenaga kerja Aceh. Ini sektor yang sangat rentan terhadap bencana dan perubahan iklim.
Pengangguran memutus rantai pendapatan rumah tangga. Tanpa penghasilan tetap, akses terhadap pendidikan anak, pelayanan kesehatan, dan gizi berkualitas menjadi terhambat. Anak-anak dari keluarga penganggur berisiko putus sekolah. Ibu hamil kekurangan gizi. Orang tua tak mampu berobat.
Kajian di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, membuktikan bahwa pengangguran memiliki pengaruh masif terhadap penurunan kesejahteraan dan IPM. Temuan ini mengonfirmasi Hukum Okun. Meningkatnya pengangguran menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Di Aceh, pertumbuhan ekonomi 2025 melambat menjadi 2,97 persen, turun dari 4,66 persen pada 2024.
IPM: Angka yang Tak Selaras dengan Rasa
Indeks Pembangunan Manusia Aceh terus meningkat. Pada 2025, mencapai 76,23 poin, naik dari 75,36 pada 2024. Bahkan Kota Banda Aceh mencatat IPM tertinggi di Indonesia dengan 89,55 poin. Angka ini membanggakan. Namun, apakah peningkatan IPM berbanding lurus dengan kesejahteraan yang dirasakan?
Kajian di Dompu menunjukkan jawabannya: tidak. IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan gagal memediasi pengaruh inflasi maupun pengangguran. IPM adalah indikator hasil pembangunan jangka panjang. Ia bergerak lambat. Sementara inflasi dan pengangguran bekerja cepat dan langsung menghantam kehidupan sehari-hari.
Fenomena ini mencerminkan ketidakselarasan struktural. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan tidak serta-merta menciptakan lapangan kerja. Di Aceh, 63,91 persen pekerja masih berada di sektor informal. Mereka bekerja sebagai buruh harian, pedagang kaki lima, petani kecil. Upah mereka rendah. Jaminan sosial tidak ada. Ketika harga naik, mereka yang paling menderita.
Lulusan pendidikan tinggi menganggur karena pasar kerja lokal belum mampu menyerap mereka. Perusahaan-perusahaan besar masih sedikit. Industri pengolahan belum berkembang. Infrastruktur digital yang mendukung ekonomi kreatif masih terbatas.
Membangun Kesejahteraan dari Akar
Apa yang harus dilakukan?
Pertama, pemerintah Aceh harus memprioritaskan penciptaan lapangan kerja formal. Hilirisasi pertanian dan perikanan adalah langkah strategis. Hasil bumi Aceh yang melimpah seperti kopi, kakao, dan ikan tuna harus diolah di dalam daerah sebelum diekspor. Ini akan membuka rantai nilai dan menciptakan ribuan lapangan kerja.
Kedua, penguatan UMKM melalui akses modal, pelatihan, dan pemasaran digital sangat mendesak. Sebagian besar pekerja Aceh ada di sektor ini. Memberdayakan mereka berarti menjaga stabilitas ekonomi dari akar rumput.
Ketiga, program pelatihan vokasi harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar lokal. Jangan sampai lulusan pelatihan justru menganggur karena keahliannya tidak dibutuhkan. Kolaborasi dengan dunia usaha dan industri sangat penting di sini.
Keempat, pengendalian inflasi harus terus dijaga melalui operasi pasar dan pengawasan jalur distribusi. Harga pangan yang stabil adalah fondasi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah perlu memperkuat cadangan pangan dan intervensi pasar ketika harga mulai melonjak.
Terakhir, pembangunan manusia harus berjalan seiring dengan pembangunan ekonomi. Meningkatkan angka harapan hidup dan rata-rata lama sekolah adalah investasi. Namun, investasi itu hanya akan menuai hasil jika ada lapangan kerja yang mampu menampung lulusan-lulusan berkualitas.
IPM adalah cermin dari kemajuan jangka panjang. Ia bukan jalan pintas. Jalan pintas menuju kesejahteraan adalah menciptakan pekerjaan dan menjaga stabilitas harga. Jika dua hal ini terabaikan, maka peningkatan IPM hanya akan menjadi angka statistik tanpa makna. Angka yang tak selaras dengan rasa.
Kesejahteraan masyarakat Aceh hanya akan terwujud jika kita berani menangani persoalan ketenagakerjaan secara langsung dan serius. Bukan sekadar mengejar angka, melainkan menyentuh kehidupan nyata di dapur-dapur keluarga dan gang-gang kota. Karena pada akhirnya, kesejahteraan bukanlah tentang indeks. Ia tentang ibu yang bisa membeli bayam tanpa menghela napas, dan pemuda yang bisa memulai
hari dengan pekerjaan, bukan dengan lamaran yang tertahan di pintu.
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar